Sosok Kontroversial Budi Gunawan, Gagal Jadi Kapolri hingga Juru Damai Jokowi-Prabowo

Kompas.com - 30/07/2019, 08:32 WIB
Jenderal Budi Gunawan saat dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9). Ia menggantikan Sutiyoso. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 
Wisnu WidiantoroJenderal Budi Gunawan saat dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9). Ia menggantikan Sutiyoso. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menjadi sosok yang hangat diperbincangkan belakangan ini.

Ia merupakan orang di balik layar yang mempertemukan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus setelah pilpres usai.

Selang beberapa minggu, Budi Gunawan kembali disebut berperan dalam pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo yang terbilang langka.

Baca juga: Peran Politik Luhut Pandjaitan yang Mulai Digantikan Budi Gunawan...


Di pertemuan Jokowi-Prabowo, kehadiran Budi Gunawan menjadi sorotan lantaran posisinya saat ini sebagai Kepala BIN dianggap tidak nyambung dengan rekonsiliasi.

Sementara kehadiran Budi Gunawan di rumah Megawati saat menyambut Prabowo juga mrnimbulkan tanda tanya lantaran ia bukan kader PDI-P.

Kejanggalan lain dirasakan karena absennya Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dari dua peristiwa besar itu.

Baca juga: Puan Maharani Akui Budi Gunawan Kerja Senyap demi Rekonsiliasi

Selama ini, sosok Luhut sudah lama dipercaya Jokowi untuk membuka komunikasi dengan kubu rival dalam dua kali pilpres.

Namun, sedikit demi sedikit peran Luhut digantikan Budi Gunawan sebagai juru damai kedua kubu yang selama ini berseberangan akibat panasnya suhu politik.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi menugaskan Budi Gunawan untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berseberangan seusai Pilpres 2019. Salah satu pihak yang didekati Budi Gunawan ialah Prabowo.

Baca juga: Peran Budi Gunawan di Pertemuan Prabowo dengan Megawati dan Jokowi...

Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono AnungDokumentasi PDI-P Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung

Ia menambahkan, peran Kepala BIN dalam menyatukan pihak yang berseberangan saat pilpres bukan sekali ini saja.

"Pak Hendropriyono dulu juga (sering terlibat)," kata Hasto.

Ajudan Megawati

Sebelum menjadi Kepala BIN, Budi Gunawan mengabdikan diri di institusi Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1983.

Pada saat berpangkat komisaris besar, ia pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden pada 1999-2000.

Baca juga: Kepala BIN Budi Gunawan Ikut Jembatani Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Ia dikenal dekat dengan Megawati lantaran pernah menjadi ajudan presiden kelima itu pada 2000-2004.

Budi Gunawan tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Polri.

Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Selapa Polri, yakni lembaga yang menginduk pada Lemdikpol, selama dua tahun dan dipromosikan menjadi Kapolda Jambi.

Baca juga: Bersama Pramono Anung dan Budi Gunawan, Prabowo Tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus

Jejak karier polisinya cukup moncer hingga mengantarkannya menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) yang membawahkan lembaga-lembaga pendidikan, seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Jadi tersangka di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan.

Ia diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lain di kepolisian.

Baca juga: 4 Pejabat yang Jadi Sasaran Pembunuhan: Wiranto, Luhut, Budi Gunawan, Gories Mere

Aksi pendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri di depan Gedung DPRD Jatim. KOMPAS.com/Achmad Faizal Aksi pendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri di depan Gedung DPRD Jatim.

Setelah itu, Budi Gunawan mengajukan praperadilan dan hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

Penanganan kasus Budi Gunawan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2015.

Namun, kejaksaan justru melimpahkan kasus itu ke kepolisian dengan alasan polisi pernah mengusut kasus tersebut.

Baca juga: Meski Pensiun dari Polri, Budi Gunawan Tetap Jabat Kepala BIN

Setelah dilakukan gelar perkara oleh Polri, dinyatakan bahwa Budi Gunawan tak terbukti menerima gratifikasi dan kasusnya tak layak dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Budi Gunawan pun terbebas dari jeratan hukum dan dinyatakan bersih.

Gagal jadi Kapolri

Penetapan tersangka Budi Gunawan bertepatan dengan proses pemilihan calon Kapolri. Ia merupakan kandidat yang diajukan Jokowi.

Ia telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan dan dinyatakan lolos. Namun, muncul gejolak penolakan di masyarakat.

Baca juga: Jokowi-JK Hadiri Akad Nikah Anak Budi Gunawan dan Budi Waseso

Pencalonan Budi Gunawan memang sejak awal menuai kontroversi. Rekam jejaknya dianggap kurang baik karena diduga memiliki rekening gendut.

Penetapan tersangka oleh KPK dianggap sebagai gong yang melengkapi dugaan tersebut.

Akhirnya, Jokowi mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Pada 2016, Budi Gunawan kembali masuk ke dalam bursa calon Kapolri menggantikan Badrodin yang segera purnatugas. Namun, Jokowi pada akhirnya memilih Tito Karnavian sebagai calon tunggal yang diajukan sebagai calon Kapolri.

Komisaris Jenderal Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna penetapan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Komisaris Jenderal Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna penetapan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Jadi Kepala BIN

Jokowi mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso pada Februari 2016.

Kemudian, pada September 2016, Jokowi melantik Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta. Namun, pelantikannya sebagai Kepala BIN menyisakan sejumlah pertanyaan.

Baca juga: Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Serupa tetapi Tak Sama...

Tak hanya prosesinya yang terkesan mendadak, kenaikan pangkat Budi dari komisaris jenderal menjadi jenderal juga menuai polemik.

Kekhawatiran akan dualisme matahari kembar di tubuh Polri pun muncul.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar saat itu mengatakan, kenaikan pangkat Budi menjadi jenderal bersamaan dengan turunnya keppres yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Baca juga: Budi Gunawan Harus Mahir Membangun Komunikasi dengan Lembaga Lain

Menurut dia, kenaikan pangkat itu merupakan sesuatu yang lazim. Sebab, Budi masih berstatus aktif di kepolisian.

"Tidak masalah dengan itu," kata Boy saat dihubungi. 

Dengan kenaikan pangkat itu, ada dua jenderal bintang empat aktif di kepolisian, yaitu Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X