Sosok Kontroversial Budi Gunawan, Gagal Jadi Kapolri hingga Juru Damai Jokowi-Prabowo

Kompas.com - 30/07/2019, 08:32 WIB
Aksi pendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri di depan Gedung DPRD Jatim. KOMPAS.com/Achmad FaizalAksi pendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri di depan Gedung DPRD Jatim.

Baca juga: 4 Pejabat yang Jadi Sasaran Pembunuhan: Wiranto, Luhut, Budi Gunawan, Gories Mere

Setelah itu, Budi Gunawan mengajukan praperadilan dan hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

Penanganan kasus Budi Gunawan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2015.

Namun, kejaksaan justru melimpahkan kasus itu ke kepolisian dengan alasan polisi pernah mengusut kasus tersebut.

Baca juga: Meski Pensiun dari Polri, Budi Gunawan Tetap Jabat Kepala BIN

Setelah dilakukan gelar perkara oleh Polri, dinyatakan bahwa Budi Gunawan tak terbukti menerima gratifikasi dan kasusnya tak layak dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Budi Gunawan pun terbebas dari jeratan hukum dan dinyatakan bersih.

Gagal jadi Kapolri

Penetapan tersangka Budi Gunawan bertepatan dengan proses pemilihan calon Kapolri. Ia merupakan kandidat yang diajukan Jokowi.

Ia telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan dan dinyatakan lolos. Namun, muncul gejolak penolakan di masyarakat.

Baca juga: Jokowi-JK Hadiri Akad Nikah Anak Budi Gunawan dan Budi Waseso

Pencalonan Budi Gunawan memang sejak awal menuai kontroversi. Rekam jejaknya dianggap kurang baik karena diduga memiliki rekening gendut.

Penetapan tersangka oleh KPK dianggap sebagai gong yang melengkapi dugaan tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X