Sosok Kontroversial Budi Gunawan, Gagal Jadi Kapolri hingga Juru Damai Jokowi-Prabowo

Kompas.com - 30/07/2019, 08:32 WIB
Jenderal Budi Gunawan saat dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9). Ia menggantikan Sutiyoso. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 
Wisnu WidiantoroJenderal Budi Gunawan saat dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9). Ia menggantikan Sutiyoso. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menjadi sosok yang hangat diperbincangkan belakangan ini.

Ia merupakan orang di balik layar yang mempertemukan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus setelah pilpres usai.

Selang beberapa minggu, Budi Gunawan kembali disebut berperan dalam pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo yang terbilang langka.

Baca juga: Peran Politik Luhut Pandjaitan yang Mulai Digantikan Budi Gunawan...

Di pertemuan Jokowi-Prabowo, kehadiran Budi Gunawan menjadi sorotan lantaran posisinya saat ini sebagai Kepala BIN dianggap tidak nyambung dengan rekonsiliasi.

Sementara kehadiran Budi Gunawan di rumah Megawati saat menyambut Prabowo juga mrnimbulkan tanda tanya lantaran ia bukan kader PDI-P.

Kejanggalan lain dirasakan karena absennya Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dari dua peristiwa besar itu.

Baca juga: Puan Maharani Akui Budi Gunawan Kerja Senyap demi Rekonsiliasi

Selama ini, sosok Luhut sudah lama dipercaya Jokowi untuk membuka komunikasi dengan kubu rival dalam dua kali pilpres.

Namun, sedikit demi sedikit peran Luhut digantikan Budi Gunawan sebagai juru damai kedua kubu yang selama ini berseberangan akibat panasnya suhu politik.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi menugaskan Budi Gunawan untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berseberangan seusai Pilpres 2019. Salah satu pihak yang didekati Budi Gunawan ialah Prabowo.

Baca juga: Peran Budi Gunawan di Pertemuan Prabowo dengan Megawati dan Jokowi...

Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono AnungDokumentasi PDI-P Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung

Ia menambahkan, peran Kepala BIN dalam menyatukan pihak yang berseberangan saat pilpres bukan sekali ini saja.

"Pak Hendropriyono dulu juga (sering terlibat)," kata Hasto.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X