KPU Sebut Larangan Eks Koruptor "Nyalon" Idealnya Diatur di UU Pilkada

Kompas.com - 30/07/2019, 07:25 WIB
Ilustrasi Koruptor KompasIlustrasi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilhan Umum (KPU) bakal mendorong pembuatan aturan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada 2020. Menurut KPU, idealnya aturan ini dicantumkan dalam undang-undang.

Hal ini menyusul kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang pernah terjerat korupsi namun terpilih lagi sebagai bupati hingga akhirnya kembali terjerat kasus korupsi.

"Revisi Undang-undang Pilkada, itu yang paling ideal sebenarnya," kata Pramono saat dihubungi, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, KPU Akan Gulirkan Wacana Larangan Pilih Eks Koruptor

Menurut Pramono, revisi UU Pilkada diperlukan untuk menambahkan frasa larangan eks koruptor maju sebagai peserta pemilu. Sebab, Peraturan KPU (PKPU) saja tak cukup kuat untuk memberlakukan aturan itu.

Dikhawatirkan, jika aturan ini hanya dimuat di PKPU, akan ada pihak yang tak terima dan mengguhat di Mahkamah Agung (MA) sehingga MA memutuskan mencabut larangan tersebut sebagaimana yang terjadi pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

"Kalau misalnya KPU luncurkan, tuangkan dalam Peraturan KPU, kemudian nanti ada calon kepala daerah yang berstatus napi, lalu gugat ke MA, sudah bisa diduga, (larangan eks koruptor mencalonkan diri) dibatalkan. Itu kan problem real yang kita hadapi ke depannya," ujar Pramono.

Baca juga: KPU Setuju dengan KPK soal Imbauan Tak Pilih Eks Koruptor pada Pilkada

Sekalipun nantinya aturan ini hanya dicantumkan dalam PKPU, kata Pramono, setidaknya ada dukungan dari DPR, pemerintah, dan partai politik supaya tidak ada lagi pihak yang menggugat.

"Dengan begitu, setidaknya dukungan politik dari pemerintah dan DPR, bahwa mereka tidak akan mencalonkan napi koruptor dalam Pilkada 2020 karena proses pencolanan dalam Pilkada itu kan oleh DPP (partai)," kata Pramono.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.

Baca juga: Berkaca Kasus Bupati Kudus, KPK Harap Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor

Tamzil pernah ditahan karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004.

Tamzil yang bebas pada 2015 kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus lewat Pilkada 2018 dan kembali terpilih. Namun, kini Tamzil kembali tersandung kasus korupsi karena ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar 'Swab Test' dalam 2 Tahap

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar "Swab Test" dalam 2 Tahap

Nasional
Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Nasional
Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Nasional
BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Nasional
Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Nasional
Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Nasional
KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menunggu 'Reshuffle' di Tengah Pandemi

Menunggu "Reshuffle" di Tengah Pandemi

Nasional
Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Nasional
Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Nasional
18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X