Dinamika 2019 Menuju 2022 dan 2024

Kompas.com - 30/07/2019, 06:00 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

AKHIRNYA usai sudah hajatan akbar lima tahunan, yaitu untuk kali pertama pemilu legislatif dan presiden digelar serentak tahun 2019 ini.

Tidak mudah menjaga kewarasan politik di tengah gempuran badai isu identitas sentimen etnis dan agama sejak 2014 yang sebenarnya sudah timbul bibitnya di 2012.

Masih segar dalam ingatan untuk pertama kalinya Joko Widodo dan Prabowo Subianto "berlaga" dalam Pilpres 2014 yang melahirkan keterbelahan yang dikenal dengan sebutan "cebong" dan "kampret".

Itu disambung dengan Pilkaa DKI Jakarta 2017 yang mengerucutkan politik identitas, terutama mengedepankan sentimen etnis dan agama.

Yang baru berlalu, masih terasa bilur-bilur babak belur pertempuran hebat kubu 01 dan 02. Dengan ditolaknya seluruh dalil gugatan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi, berarti legitimasi terpilihnya Joko Widodo–Kiai Ma'ruf Amin adalah final.

Di titik inilah mulai nampak para "penumpang gelap" yang sebenarnya terang benderang menampakkan jati dirinya. Di seluruh linimasa media sosial, caci maki dan sumpah serapah berhamburan dari kelompok ini ditujukan kepada Prabowo Subianto, di mana sebelumnya secara terstruktur sistematis dan masif ditujukan kepada Jokowi.

Mencapai puncaknya adalah ketika kedua kontestan Pilpres 2019 ini pada 13 Juli 2019 bertemu di Stasiun MRT, disambung duduk bareng dalam MRT dan makan siang bersama di salah satu mal di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diplomasi mulut dan perut ternyata tidak berhenti di situ. Pada 24 Juli 2019, Prabowo Subianto menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri memenuhi undangan "diplomasi nasi goreng". Entah apa yang dibicarakan di situ, hanya orang-orang yang sangat terbatas hadir di situ.

Di hari yang sama, Anies Baswedan bertemu Surya Paloh di DPP Nasdem. Dua hari sebelumnya, 22 Juli 2019, Nasdem, PKB, Golkar, dan PPP juga mengadakan pertemuan. Disusul dengan pertemuan Prabowo dan Rachmawati pada 27 Juli 2019 di kediaman Rachmawati untuk "diplomasi nasi liwet".

Pertemuan-pertemuan intensif tingkat tinggi ini selain meredakan dan semoga menghapus sekat perseteruan antara kubu 01 dan 02, justru juga membuka lebar-lebar kedok para penumpang gelap yang memanfaatkan kubu 02 untuk memuluskan tujuan mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah.

Serempak dan kompak kelompok ini mendeklarasikan diri dengan narasi-narasi senada bahwa Prabowo "pengkhianat", bahwa mereka akan terus berjuang, bahwa mereka tetap menolak "presiden hasil kecurangan".

Tidak ketinggalan Amien Rais dengan percaya diri meminta komposisi 55:45 untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, entah yang dimaksud 55 persen itu kubu yang mana, kubu pemenang atau saking percaya diri dan menilai diri sendiri tinggi kubunya sendiri.

Tak lain pertemuan-pertemuan ini tentu saja untuk membahas peta alokasi orang-orang dalam pemerintahan 2019-2024. Akankah Gerindra menduduki posisi penting dan strategis di dalam kabinet baru 2019 ini?

Posisi-posisi kunci seperti Ketua MPR dan beberapa kementerian tampaknya menjadi incaran Gerindra. Ini becermin dari pengalaman PAN sebelumnya yang tadinya berseberangan di 2014, kemudian merapat dan mendapatkan jabatan Ketua MPR.

Bagaimana posisi para partai koalisi pendukung Jokowi sejak awal? Menurut kabar, partai-partai koalisi pendukung Jokowi keberatan jika oposisi masuk dalam kabinet kali ini.

Tak kalah heboh adalah sinyal bahwa Anies Baswedan akan maju dalam Pilpres 2024. Gelagat ke situ sebenarnya sangat samar sudah dapat dirasakan sejak pidato pada hari pelantikannya tentang pribumi dan non-pribumi dan kemudian pelahan tapi pasti sentimen etnis tertentu terus dibangun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

Nasional
UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

Nasional
Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Nasional
Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Nasional
Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Nasional
Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Nasional
Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Nasional
Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X