Berkaca dari Kasus Bupati Kudus, Mengapa Masih Ada Praktik Jual-Beli Jabatan?

Kompas.com - 29/07/2019, 20:15 WIB
Ilustrasi ThinkstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil atas dugaan praktik jual beli jabatan kepala daerah.

Angka dugaan gratifikasi mencapai Rp 250 juta. Diduga, ada dugaan suap oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kudus Akhmad Sofyan.

Menurut Kapuspen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, praktik jual beli jabatan ini seolah biasa terjadi di tempat lain, namun belum terungkap secara keseluruhan.

Lantas, mengapa praktik jual beli jabatan masih "langgeng" hingga saat ini?

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya, Prof Dr Bagong Suyanto mengungkapkan, jabatan memang bisa bersifat transaksional.

Baca juga: KPK Duga Ada Tarif Jual-Beli Jabatan di Pemkab Kudus

"Politik jabatan hingga kini memang tidak gratis. Gratifikasi bisa berupa materi, bisa juga loyalitas. Intinya jabatan sifatnya transaksional," ujar Bagong saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/7/2019).

Ia mengatakan, praktik jual beli jabatan terjadi di banyak daerah dengan modus yang belum terungkap.

"Sepanjang menjabat tidak gratis, ya politik transaksional pasti tetap terjadi. Jual beli jabatan habitusnya akan subur ketika relasi antar orang asimetris," ujar Bagong.

Sementara, dosen Sosiologi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Siti Zunariyah berpandangan, ada konsep pragmatisme yang menjadi dasar terhadap cara berpikir dan bertindak dari mereka yang melakukan praktik ini.

Baca juga: 4 Fakta Kasus Dugaan Suap Bupati Kudus, Terancam Hukuman Mati hingga Periksa Mobil Terrano

Menurut dia, cara berpikir dan bertindak pragmatisme berkaitan dengan mekanisme rekrutmen dan pencalonan pejabat yang cenderung bersifat administratif dan prosedural sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk meraih jabatan tersebut.

"Belum ada alat ukur yang tepat juga untuk menilai kelayakan seseorang untuk menjadi pejabat," ujar Siti saat dihubungi Kompas.com secara terpisah.

Ia mengatakan, adanya tindakan jual beli jabatan muncul ketika ada situasi saling tumpang tindih sehingga menimbulkan suasana yang penuh ketidakpastian.

Selain itu, faktor tuntutan sosial juga berpengaruh apalagi ada praktik jual beli jabatan yang masih berlangsung hingga saat ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

Nasional
Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Nasional
UPDATE 13 April: 10.373.963 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.431.997 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

UPDATE 13 April: 10.373.963 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.431.997 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

Nasional
Ada Ancaman Siklon Tropis, BNPB Keluarkan Peringatan Dini ke 30 Wilayah

Ada Ancaman Siklon Tropis, BNPB Keluarkan Peringatan Dini ke 30 Wilayah

Nasional
UPDATE 13 April: 77.522 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 April: 77.522 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Jokowi Sambut Buka Puasa Pertama Ramadhan 2021 di Istana Bogor

Jokowi Sambut Buka Puasa Pertama Ramadhan 2021 di Istana Bogor

Nasional
UPDATE 13 April: Suspek Covid-19 Tercatat Ada 58.450 Orang

UPDATE 13 April: Suspek Covid-19 Tercatat Ada 58.450 Orang

Nasional
UPDATE Bencana NTT: 178 Orang Meninggal, 47 Hilang

UPDATE Bencana NTT: 178 Orang Meninggal, 47 Hilang

Nasional
UPDATE 13 April: Tambah 6.349, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.426.145 Orang

UPDATE 13 April: Tambah 6.349, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.426.145 Orang

Nasional
UPDATE 13 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 42.782 Orang

UPDATE 13 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 42.782 Orang

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadhan Tetap Siang Hari, Alternatifnya Malam Hari

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadhan Tetap Siang Hari, Alternatifnya Malam Hari

Nasional
KPK Pastikan Penggeledahan Terkait Kasus Suap Pajak di Kalsel Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penggeledahan Terkait Kasus Suap Pajak di Kalsel Sesuai Aturan

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.577.526, Bertambah 5.702 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.577.526, Bertambah 5.702 Orang

Nasional
Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara, Ini Alasannya...

Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara, Ini Alasannya...

Nasional
Rumah Achmad Soebardjo Dinilai Punya Nilai Penting dalam Sejarah Kemerdekaan

Rumah Achmad Soebardjo Dinilai Punya Nilai Penting dalam Sejarah Kemerdekaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X