KILAS

Ali Taher: GBHN Bisa Dijadikan Alat Ukur Keberhasilan Pembangunan

Kompas.com - 29/07/2019, 19:32 WIB
Anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong, pada diskusi Empat Pilar MPR di Ruang Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/7/2019). Dok MPR RI Anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong, pada diskusi Empat Pilar MPR di Ruang Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/7/2019).
Editor Latief

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi tema yang menarik diperbincangkan, menghadapi wacana amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Demikian hal itu dipaparkan anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong, pada diskusi Empat Pilar MPR di Ruang Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/7/2019). Selain persoalan GBHN, lanjut Ali Taher, nyaris tidak ada lagi isu yang lebih menarik.

Tetapi, menurut dia, wacana amandemen tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sisa periode anggota MPR tahun 2014-2019. Toh, dia mengaku tetap mendukung rencana pelaksanaan amandemen terhadap UUD 1945, yang salah satu agendanya adalah mengembalikan GBHN ke dalam konstitusi.

"Dengan kembalinya GBHN ke dalam konstitusi diharapkan dapat menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Tak seperti sekarang, pemerintah melakukan pembangunan hanya berdasarkan visi dan misi saat kampanye," kata Ali Taher.

Menyinggung masalah rekonsiliasi partai politik di parlemen pasca Pemilu, Ali Taher berpendapat bahwa hal itu akan berjalan alami. Memang, dia mengakui bahwa pada awalnya hal itu akan terasa sulit sebagai akibat kontestasi yang keras dalam pemilu.

"Tapi, seiring berjalannya waktu, partai-partai yang sempat bersitegang itu akan mencair dengan sendirinya. Hampir sulit lembaga legislatif bisa berlaku sebagai penyeimbang, jika koalisi pemerintah hasil pemilu 2019 terlalu gemuk. Padahal, salah satu fungsi DPR itu jelas sebagai lembaga pengawas," ujar Ali Taher.

Anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong, dan pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, pada diskusi Empat Pilar MPR di Ruang Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/7/2019). Dok MPR RI Anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong, dan pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, pada diskusi Empat Pilar MPR di Ruang Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/7/2019).
Dia menambahkan, mestinya jumlah partai oposisi tidak terpaut terlalu jauh. Hal itu penting agar keseimbangan bisa benar-benar diwujudkan. Jika tidak, koalisi pemerintah yang terlampau gemuk bisa memicu munculnya tirani kekuasaan.

"Pembangunan jalan tol misalnya, ternyata tidak cukup signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Padahal, seluruh potensi pendanaan terlanjur dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan bebas hambatan," tambah Ali Taher.

Hal senada juga disampaikan oleh pembicara lain, yakni pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Menurut dia, ada baiknya bangsa Indonesia kembali kepada model GBHN. Namun, GBHN itu hanya mencantumkan gari-garis besar pembangunan, tidak termasuk masalah teknis.

"Agar tidak membatasi kreativitas dan manajerial presiden. Menyangkut persoalan parpol koalisi yang terlalu gemuk, itu bukan hambatan bagi partai oposisi untuk melakukan check and balance. Asalkan tema dan isu yang dilemparkan benar-benar membela kepentingan rakyat, persoalan jumlah tidak akan jadi masalah," ucap Emrus.

"Apalagi, saat ini ada media sosial. Bukankah media sosial itu saat ini sudah melakukan fungsi kontrol melebihi anggota DPR sendiri. Jadi, jumlah sebenarnya bukanlah persoalan untuk menghidupkan keseimbangan di parlemen," tambahnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X