Eks Hakim MK "Bela" Ponakan Prabowo di Sidang Sengketa Pileg

Kompas.com - 29/07/2019, 17:48 WIB
Politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. istimewaPolitisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Mohammad Laica Marzuki memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang sengketa hasil pemilu legislatif (pileg) MK, Senin (29/7/2019).

Ia dihadirkan Partai Gerindra yang dalam perkara ini merupakan pihak terkait. Sedangkan pihak pemohon adalah Partai Golkar yang mempersoalkan hasil pemilu legislatif untuk DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta III.

Dalam keterangannya, Laica mempertegas apa yang sudah disampaikan Gerindra dalam persidangan sebelumnya.

Baca juga: Gugatan Caleg Gerindra ke Partainya Usai Ditinggal Keponakan Prabowo

Bahwa terdapat persoalan penghitungan suara yang mempengaruhi perolehan kursi salah seorang caleg bernama R. Saraswati Djojohadikusumo. Caleg tersebut tidak lain adalah keponakan Prabowo Subianto.

"Pihak terkait dalam permohonannya mengemukakan bahwa perhitungan suara pemilu baik dari pemohon (Golkar) maupun termohon (KPU) keliru adanya," kata Laica di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.

Mempertegas keterangan Gerindra, Laica menyebut bahwa KPU telah lalai dan khilaf dalam hal penghitungan suara.

Baca juga: Saksi Gerindra Sebut Keponakan Prabowo Kehilangan Suara Pileg, tetapi Tak Tahu Jumlahnya

Ia mengatakan, Gerindra dalam persidangan telah membuktikan bahwa suara untuk Saraswati seharusnya adalah 83.959, bukan 79.801 sebagaimana ditetapkan KPU.

"Selisih suara pihak terkait yang hilang 4.158 suara secara hukum menurut pihak terkait calon R. Saraswati Djojohadikusumo seharusnya memperoleh dua kursi atau minimal satu kursi," ujar Laica.

"Kiranya mendapatkan perhatian Mahkamah Yang Mulia, persoalan hukum yang terjadi di Dapil III DKI Jakarta, terkait penetapan perolehan suara," katanya lagi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X