Saat Hakim MK Dituding Tak Percaya pada Keterangan Saksi

Kompas.com - 29/07/2019, 16:08 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi Partai Hanura bernama Albert Dethan sempat membuat peserta sidang perkara hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi ( MK) tertawa lepas.

Albert hadir dalam perkara yang dimohonkan Partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (29/7/2019).

Di hadapan majelis hakim, Albert bersaksi bahwa salah seorang caleg Hanura bernama Yulius Mbau telah kehilangan suaranya di salah satu TPS di Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut.

Hal ini diyakini Albert lantaran ia melihat adanya pengurangan suara terhadap Yulius, yang dilakukan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) di TPS tersebut.

"Pada saat tanggal 30 Mei saya bertemu dengan Bapak Yulius Mbau, saya bilang bapak punya suara sebenarnya 38 bukan 34 karena saat itu saya ada di situ. Saya berada sekitar 1 meter saja dari jarak antara Ketua KPPS dengan saya," kata Albert di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Keterangan Saksi Berubah-ubah, Hakim MK Marah Dengar Jawaban Tak Jujur

Hakim MK Arief Hidayat lantas mempertanyakan bagaimana Albert bisa berada di dekat Ketua KPPS.

Padahal, Albert bukan anggota KPPS melainkan masyarakat biasa yang menyaksikan penghitungan suara.

Saat itulah, Albert menyampaikan jawaban yang membuat peserta sidang tertawa dan suasana persidangan sejenak menjadi cair.

"Kok bisa dekat sekali (dengan posisi Ketua KPPS)?," tanya Arief.

"Ya karena tempatnya dikelilingi tali dan saya di pinggirnya saja, Pak. Kalau Yang Mulia tidak percaya, buka saja... ," meskipun tak selesai, kalimat Albert mengundang tawa seisi ruangan sidang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X