Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Indonesia Kekurangan Pengusaha Muslim

Kompas.com - 29/07/2019, 14:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Indonesia kekurangan pengusaham muslim. Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) di The Media Hotel, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Kalla mengatakan, sedikitnya jumlah pengusaha muslim berakibat pada minimnya dana zakat yang terkumpul. Akibatnya, upaya perbaikan ekonomi berjalan lambat.

"Kelemahan kita sebagai umat Muslim ialah kekurangan pengusaha," ujar Wapres.

Baca juga: Kelakar Maruf Amin, Terpaksa Jadi Wakil Presiden Gantikan Jusuf Kalla

"Jadi kenapa kita berbicara zakat agak kurang karena kita kekurangan pengusaha membayar zakat," lanjut dia.

Ia berharap jumlah pengusaha muslim ke depan terus bertambah sehingga dana zakat yang terhimpun semakin besar.

Hal tersebut, kata Kalla, akan membantu pemerintah dalam membangun perekonomian.

Kalla menambahkan, keberadaan pengusaha baru juga membantu pemerintah dalam meningkatkan target penerimaan pajak. Dengan adanya pengusaha baru, kata Kalla, jumlah pajak usaha yang dibayarkan semakin banyak.

Baca juga: Wapres: Ibu-ibu daripada Bergosip Lebih Produktif Jadi Pengusaha

"Tentu para pengusaha lah yang maju yang dapat membayar pajak yang dapat tentu memajukan negeri ini. Karena tanpa pajak tidak mungkin negeri ini maju. Tanpa orang bekerja tidak mungkin negeri ini makmur," kata Kalla.

"Itulah harapan saya sekali lagi agar semuanya memberikan semangat. Marena modal pertama daripada pengusaha bukan modal (uang) tapi semangat. Kalau modal (uang) menjadi utama maka banyak orang jadi pengusaha. Tapi yang kurang adalah semangat berusaha," tambah Wapres.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar pemerintah jangan banyak berutang karena utang akan berdampak pada inflasi yang terjadi di masyarakat. Wapres Jusuf Kalla menerangkan defisit anggaran akan menciptakan utang jika pemerintah berhutang banyak akan mengganggu perederan uang dan membuat Bank Indonesia harus menambah suplai uang ke pasar. #jusufkalla
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com