Jika Prabowo Gabung Pemerintah, Elektabilitas Gerindra Diprediksi Merosot

Kompas.com - 29/07/2019, 11:21 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, pendukung Prabowo Subianto akan kecewa jika Partai Gerindra memutuskan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo lima tahun ke depan.

Pendukung pun akan beranggapan politik hanyalah bagi-bagi kekuasaan.

"Pendukung yang kecewa akan apatis terhadap Gerindra karena menganggap pilpres hanya dagelan politik yang tak lebih dari sekadar bagi-bagi kekuasaan," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Pengamat: Prabowo dan Gerindra Memang Simbol Oposisi

Hal itu dikatakan Adi menyusul muncul pro dan kontra terkait perbedaan pendapat arah politik di internal Gerindra pascpilpres 2019.

Menurut Adi, kekecewaan pendukung berpotensi terjadi lantaran Prabowo dan Gerindra adalah simbol oposisi selama ini. Tak pelak, jika Prabowo memutuskan bergabung ke pemerintahan, hal itu dianggap tidak elok bagi pendukung Gerindra.

"Karena memang DNA Gerindra sejak awal ya oposisi, model bisnisnya adalah lawan tanding pemerintah, bukan partner," paparnya kemudian.

Baca juga: Gerindra, Simbol Oposisi yang Mulai Goyah

Kekecewaan pendukung dan kader Gerindra yang memilih sebagai oposisi, lanjutnya, jika tidak segera diatasi Prabowo, maka akan berdampak pada elektabilitas partai.

Buktinya, tutur Adi, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di Moda Raya Terpadu (MRT) pada 13 Juli 2019 lalu saja sudah memancing reaksi negatif.

"Pertemuan Jokowi dan Prabowo saja sudah memancing reaksi negatif oleh pendukung Prabowo. Keterbelahan akan makin meruncing jika Gerindra berkoalisi dengan Jokowi," jelasnya.

Baca juga: Saat Gerindra Kekeh Jalin Kedekatan dengan Penguasa...

Sebelumnya, riak perbedaan sikap politik Gerindra nampak kala Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyatakan sejak awal Gerindra merupakan antitesis dari pemerintahan Jokowi.

Pernyataan dari putri Presiden pertama RI Soekarno disampaikan saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (27/7/2019) sore. Pertemuan digelar di kediaman Rachmawati, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kita memosisikan diri kita sekarang ini, melihat sistem yang berlangsung, adalah antitesa (antitesis). Kan begitu. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menyelimuti kondisi kebangsaan kita," ujar Rachmawati usai pertemuan.

Baca juga: Pecah Kongsi Bongkar Pasang Koalisi Pemilu 2019

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X