Kompas.com - 29/07/2019, 10:16 WIB
Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto menyapa pendukung dan simpatisan yang memadati pelataran Benteng Kuto Besak Palembang pada Kampanye akbar, di Palembang, Sumsel, Selasa (9/4/2019). Puluhan ribu pendukung dan simpatisan dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel datang untuk bertemu langsung dengan Capres Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/FENY SELLYCalon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto menyapa pendukung dan simpatisan yang memadati pelataran Benteng Kuto Besak Palembang pada Kampanye akbar, di Palembang, Sumsel, Selasa (9/4/2019). Puluhan ribu pendukung dan simpatisan dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel datang untuk bertemu langsung dengan Capres Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto merupakan simbol oposisi.

Maka dari itu, jika Gerindra memutuskan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo, hal itu akan dianggap tak elok bagi para pendukung maupun kadernya yang memiliki sikap berbeda.

"Gerindra memang terbelah soal gabung atau tidak ke Jokowi. Melihat kecenderungannya, sepertinya kader-kader Gerindra tetap ingin di luar pemerintahan. Sebab, Gerindra dan Prabowo adalah simbol oposisi yang akan dianggap tidak elok jika melebur dengan penguasa," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Gerindra, Simbol Oposisi yang Mulai Goyah

Hal itu dinilai Adi menyusul munculnya pro dan kontra terkait perbedaan pendapat soal arah politik di internal Gerindra pascapilpres 2019.

Menurutnya, terdapat keterbelahan sikap politik di tingkat elite Gerindra yang menginginkan partai tersebut tetap menjadi oposisi atapun bergabung dengan pemerintah.

Pihak yang mendukung oposisi dinilai Adi karena Gerindra memiliki keteguhan sebagai partai tandingan pemerintah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena memang DNA Gerindra sejak awal ya oposisi, model bisnisnya adalah lawan tanding pemerintah, bukan partner," imbuhnya kemudian.

Baca juga: Pertemuan Prabowo Megawati Buka Pintu Gerindra Masuk Pemerintahan Jokowi-Maruf

Jika Gerindra memutuskan bergabung dengan pemerintah, seperti diungkapkan Adi, keterbelahan sikap politik kader di internal partai bisa semakin runcing.

Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Tak hanya di tingkat elite, para pendukung setia Gerindra akan menilai bahwa pilpres merupakan dagelan politik saja.

"Pendukung yang kecewa akan menilai politik hanyalah bagi-bagi kekuasaan. Bahkan, dampaknya bisa berakibat pada elektabilitas partai, buktinya pertemuan Prabowo dan Jokowi saja sudah memancing banyak reaksi negatif pendukung Prabowo dan Gerindra," jelas Adi.

Baca juga: Rachmawati Soekarnoputri: Posisi Kita Sekarang Antitesis Pemerintah

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyatakan sejak awal Gerindra merupakan antitesis dari pemerintahan Jokowi.

Pernyataan dari putri Presiden pertama RI Soekarno disampaikan saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (27/7/2019) sore. Pertemuan digelar di kediaman Rachmawati, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kita memosisikan diri kita sekarang ini, melihat sistem yang berlangsung, adalah antitesa (antitesis). Kan begitu. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menyelimuti kondisi kebangsaan kita," ujar Rachmawati usai pertemuan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X