Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra, Simbol Oposisi yang Dinilai Mulai Goyah...

Kompas.com - 29/07/2019, 09:05 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan pendapat soal arah politik Partai Gerindra pascapilpres 2019 makin nampak. 

Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyatakan sejak awal Gerindra merupakan antitesis dari pemerintahan Jokowi.

Pernyataan dari putri Presiden pertama RI Soekarno disampaikan saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (27/7/2019) sore. Pertemuan digelar di kediaman Rachmawati, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kita memosisikan diri kita sekarang ini, melihat sistem yang berlangsung, adalah antitesa (antitesis). Kan begitu. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menyelimuti kondisi kebangsaan kita," ujar Rachmawati usai pertemuan.

Baca juga: Rachmawati Soekarnoputri: Posisi Kita Sekarang Antitesis Pemerintah

Menurut Rachmawati, visi misi yang diusung oleh partainya berbeda dengan pemerintah, khususnya dalam sektor perekonomian.

Waketum Gerindra bidang ideologi ini menuturkan, visi misi tersebut harus tetap diperjuangkan demi kepentingan masyarakat.

"Kita mempunyai visi misi yang mungkin sekarang ini beda. Ini harus kita luruskan demi kepentingan rakyat. Rakyat yang merasakan," tutur dia.

Baca juga: Rachmawati Nilai Prabowo Sosok Pejuang Keadilan dan Demokrasi

Padahal, tiga hari sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan The Star of Soekarno oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan The Star of Soekarno oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.

Sinyal yang ditunjukkan, Gerindra akan masuk dalam pemerintahan namun harus dengan restu Jokowi selaku presiden terpilih.

Waketum Gerindra bidang Buruh dan Ketenagakerjaan Arief Puyuono, ketika dihubungi Kompas.com, menyatakan, sikap arah politik partainya diserahkan kepada Prabowo.

"Kita serahkan ke Pak Prabowo, semua pasti mendukung keputusan beliau," tuturnya singkat, Senin (29/7/2019).

Pendukung bisa kecewa

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayito menilai, Gerindra memang mengalami keterbelahan sikap politik, apakah mendukung pemerintah atau tidak dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Pertemuan Prabowo Megawati Buka Pintu Gerindra Masuk Pemerintahan Jokowi-Maruf

Pihak yang kontra dari Gerindra menilai partainya adalah simbol oposisi sehingga tak elok jika bergabung ke pemerintahan.

"Gerindra memang terbelah soal gabung atau tidak ke Jokowi. Meraka yang ingin Gerindra di luar pemerintahan menilai bahwa partainya adalah simbol oposisi pemerintah," papar Adi saat dihubungi pagi ini, Senin (29/7/2019).

Baca juga: PPP Sebut Kedekatan Gerindra Belum Tentu Berkoalisi

Halaman:


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com