Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Siap Jadi Jembatan Politik antara Masyakarat Sumbar dan Jokowi

Kompas.com - 29/07/2019, 06:48 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan siap menjadi jembatan komunikasi dengan masyarakat Sumatera Barat, pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merangkul semua elemen masyarakat Indonesia menjadi satu kesatuan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu setelah tiba di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (28/7/2019), untuk menghadiri dan membuka Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Hasto Kristiyanto dalam kunjungannya ke Kota Padang, didampingi Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah, yang juga wakil ketua MPR RI. 

Baca juga: Kirana Larasati hingga Staf Ahok Jadi Pengurus Baru PDI-P DKI

Menurut Hasto, Ahmad Basarah dalam kapasitasnya sebagai wakil sekjen PDI Perjuangan dan wakil ketua MPR RI, menjadi jembatan antara PDI Perjuangan dengan masyarakat Sumatera Barat.

"Kepemimpinan Presiden Jokowi yang merangkul semua elemen masyarakat Indonesia agar menjadi satu, memerlukan jembatan komunikasi kebijakan politik. PDI perjuangan siap menjalankan fungsi itu," katanya, dikutip dari Antara.

Hasto juga menyatakan, belum berhasilnya PDI Perjuangan meraih suara tertinggi pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 di Sumbar, menjadi tantangan bagi PDI Perjuangan ke depan.

Sekjen PDI P Hasto KristiyantoPERDANA PUTRA Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto

Puji restoran Padang

Setelah tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Hasto dan Basarah, dijemput oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, dan mampir makan siang di Rumah Makan Pauh Piaman, sebelum menuju ke lokasi Konferda.

Baca juga: Pilih Dampingi Megawati, Sekjen PDI-P Tidak Mau Jadi Menteri

Usai menikmati makan siang, Hasto menyatakan mengajak masyarakat Indonesia untuk menikmati dan bangga dengan kuliner Nusantara, khususnya masakan padang, yang merupakan masakan asli bangsa Indonesia.

"Restoran Padang tersebar di seluruh pelosok Indonesia hingga ke manca negara. Ini selalu membuat PDI Perjuangan berbangga. Cita rasa makanan padang luar biasa," kata Hasto.

Menurut dia, Presiden RI pertama Soekarno dan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri telah menganjurkan para kader PDI Perjuangan untuk bangga dengan masakan Nusantara, khususnya masakan padang, yang kaya aneka menu ikannya.

"Ini menjadi jawaban atas kecukupan gizi dan protein rakyat Indonesia," katanya.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Ada atau Tidak Penambahan Anggota Koalisi, Kerja Sama Tetap Terbuka

Diakui Hasto dalam setiap kunjungan ke daerah, kader PDI Perjuangan selalu menyempatkan diri untuk menikmati makanan khas daerah tersebut.

Di Rumah Makan Pauh Piaman yang memiliki lima menu khas yakni, gulai kepala ikan kakap, ayam panas, dendeng daging, kalio daging, dan ikan pangek padeh ini, Hasto Kristiyanto dan rombongan tampak menikmati sajian makanan khas di restoran tersebut.

Hasto juga mengingatkan bahwa Presiden pertama RI Soekarno meninggalkan warisan yakni buku resep masakan "Mustika Rasa" yang menunjukkan kepedulian Bung Karno kepada kuliner Nusantara.

Kompas TV Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan tidak bersedia menjadi menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin karena ingin berkonsentrasi di partai. Hasto menambahkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mencermati kader internal maupun profesional untuk disodorkan kepada presiden terpilih Joko Widodo sebagai calon menteri. #HastoKristiyanto #PDIP #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com