Berkaca Kasus Bupati Kudus, KPK Harap Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief berharap, partai politik tidak lagi mengusung tokoh dengan rekam jejak buruk sebagai calon kepala daerah atau pemimpin lainnya.

Hal ini berkaca dari kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang pernah terjerat korupsi, namun tetap terpilih sebagai bupati hingga akhirnya kembali terjerat kasus korupsi.

"Kita juga berharap kepada partai politik, tak usah kita mengusung orang-orang yang punya rekam jejak yang tidak baik, apalagi mantan napi korupsi," kata Laode saat ditemui di Gedung Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2019).

Baca juga: Dua Kali Terjerat Kasus Korupsi, Bupati Kudus Bisa Dituntut Hukuman Mati

Tidak hanya itu, Laode juga mengimbau masyarakat tidak lagi memilih calon pemimpin dengan rekam jejak yang tidak baik.

Menurut dia, sudah saatnya seluruh elemen berubah ke arah yang lebih baik, supaya kesalahan tidak lagi terjadi pada masa mendatang.

Sebab, bagaimanapun, praktik korupsi bakal merusak sistem pemerintahan.

"Khususnya hal yang ini, suap beli jabatan ini, akhirnya merusak semua sistem pemerintahan kalau jual beli jabatan," kata Laode.

Baca juga: Bupati Kudus dan Stafnya yang Jadi Tersangka Jual Beli Jabatan Reuni di Penjara

Tamzil pernah dipidana karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004.

Tamzil yang bebas pada 2015, kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus lewat Pilkada 2018 dan kembali terpilih.

Namun, kini Tamzil kembali tersandung kasus korupsi karena ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.