Bupati Kudus Tersangka, Kemendagri: Jual Beli Jabatan Korupsi Paling Primitif

Kompas.com - 27/07/2019, 16:29 WIB
Bupati Kudus M Tamzil saat ke Pendopo Kabupaten Kudus, Senin (30/7/2018). TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALIBupati Kudus M Tamzil saat ke Pendopo Kabupaten Kudus, Senin (30/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, praktik jual beli jabatan bisa jadi jalan pintas bagi kepala daerah untuk melakukan praktik korupsi. Di beberapa daerah tertentu, hal ini masih dianggap lazim untuk praktik suap maupun uang pelicin.

"Jual beli jabatan ini bentuk yang paling primitif. Mungkin ini celah yang paling gampang," ujar Bahtiar kepada Kompas.com, Sabtu (27/7/2019).

Bahtiar mengatakan, di wilayah yang terbilang kecil, pasti pegawai pemerintahan daerahnya akan saling mengenal satu sama lain.

Baca juga: Bupati Kudus Minta Rp 250 Juta untuk Lunasi Cicilan Mobil Pribadi

Mereka akan tahu siapa yang "berkeringat" untuk memajukan daerah, siapa yang berprestasi, maupun yang tidak menunjukkan kinerja baik.

Ketika ada pegawai yang belum waktunya naik jabatan dan rekam jejaknya kurang baik, maka ada sesuatu yang patut dicurigai.

Hal ini tak terjadi di Kudus, tapi di beberapa daerah lainnya. Terbukti dari beberapa kasus yang ditangani KPK maupun penegak hukum lain terkait jual beli jabatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kapuspen Kemendagri, BahtiarDok. Kemendagri Kapuspen Kemendagri, Bahtiar

"Pasar jual beli jabatan kayaknya jadi tren saat ini. Ini cara cepat mengumpulkan uang. Artinya, ada yang keliru juga dalam proses pengembangan karir ASN," kata Bahtiar.

Baca juga: Jual Beli Jabatan hingga Jadi Tersangka KPK, Bupati Kudus Dinilai Nekat

Bahtiar mengatakan, praktik yang seolah biasa terjadi ini harus diungkap ke permukaan. Mungkin saat ini baru satu-dua kepala daerah ketahuan.

"Pasti hal ini banyak terjadi juga di tempat lain tapi belum tertangkap. Bukan berarti tidak ditangkap, tapi pasti akan ditangkap. Tunggu saja," kata Bahtiar.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka. Ia ditangkap KPK bersama delapan orang lainnya pada Jumat (26/7/2019).

Baca juga: KPK Amankan Uang Rp 170 Juta dari OTT Bupati Kudus

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Nasional
Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.