Jual Beli Jabatan hingga Jadi Tersangka KPK, Bupati Kudus Dinilai Nekat

Kompas.com - 27/07/2019, 16:05 WIB
Bupati Kudus Muhammad Tamzil saat menjadi inspektur upacara peringatan HKN ke-54 di lapangan Rendeng Kudus, Senin (12/11/2018). Tribun Jateng/ Rifqi GozaliBupati Kudus Muhammad Tamzil saat menjadi inspektur upacara peringatan HKN ke-54 di lapangan Rendeng Kudus, Senin (12/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka. Diduga, terjadi transaksi suap yang melibatkan Tamzil dan calon kepala dinas setempat terkait pengisian jabatan.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengaku prihatin dengan penangkapan kepala daerah yang terus berulang. Ia menganggap, sistem yang selama ini diterapkan nampaknya belum cukup membuat kepala daerah jera.

"Kalau ada yang begini lagi, sungguh nekat. Kan Kemendagri sudah beri arahan, membimbing, mengingatkan, sudah banyak juga yang ketangkap," ujar Bahtiar kepada Kompas.com, Sabtu (27/7/2019).

Baca juga: KPK Amankan Uang Rp 170 Juta dari OTT Bupati Kudus

Bahtiar mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah untuk menghindari praktik korupsi maupun area yang rawan.

Bahkan, sistem pemerintahan saat ini hingga unit terkecil pun sudah dibuat transparan agar masyarakat bisa ikut memantau. Namun, kepala daerah korup.maaih terus bermunculan.

"Kalau ketangkap sama KPK, ya jujur, saya saya bilang terima kasih KPK," kata Bahtiar.

Terkait jual beli jabatan, Bahtiar menganggapnya sebagai praktik yang primitif. Sebab, sistem pemerintahan saat ini tak seperti era sebelum reformasi, di aman ada politik kekuasaan.

Baca juga: KPK: Bupati Kudus Diduga Lakukan Jual-Beli Jabatan

Menurut dia, banyak kepala daerah yang kesulitan mencari celah korupsi dana bansos ataupun anggaran daerah, memilih mengembangkan praktik jual beli jabatan. Cara ini ditempuh karena dianggap cara cepat mengumpulkan uang.

"Artinya ada yang keliru juga dalam proses pengembangan karir ASN. Itu yg harus dikelola secara serius," kata Bahtiar.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, Tamzil melakukan jual beli jabatan untuk posisi eselon 2, 3, dan 4. Namun, operasi tangkap tangan terhadap Tamzil pada Jumat (26/7/2019) kemarin berkaitan dengan jual-beli jabatan posisi eselon 2.

Baca juga: Kronologi Penangkapan Bupati Kudus hingga Ditetapkan Jadi Tersangka

"Jual beli jabatan ini bukan yang pertama kali, bukan pada saat dilakukan OTT saja. Kami sudah mendapatkan informasi sebelumnya, pada saat melakukan untuk mengisi eselon 3 dan 4. Jadi yang sekarang dilakukan OTT ini adalah untuk pengisian eselon 2," kata Basaria.

Plt Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kudus Akhmad Sofyan yang kini menjadi tersangka diminta menyerahkan uang senilai Rp 250 juta kepada Tamzil untuk dimuluskan karirnya.

Basaria menyebut, berdasarkan laporan masyarakat, ada sejumlah pejabat yang telah lulus kualifikasi secara prosedur namun tak kunjung mendapat jabatan diduga karena adanya jual beli jabatan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X