Kompas.com - 27/07/2019, 15:50 WIB
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai yang didapat dari rangkaian OTT terhadap Bupati Kudus Muhammad Tamzil dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (27/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPetugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai yang didapat dari rangkaian OTT terhadap Bupati Kudus Muhammad Tamzil dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (27/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai senilai Rp 170 juta dari rangkaian operasi tangkap tangan yang menjaring Bupati Kudus Muhammad Tamzil pada Jumat (26/7/2019).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, uang tersebut diamankan KPK saat menangkap staf khusus Bupati Kudus Agus Soeranto di rumah dinasnya.

"Tim mengamankan ATO (Agus Soeranto) di rumah dinasnya yang berdekatan dengan ruang kerjanya di pendopo sekitar pukul 10.10 WIB dan menemukan uang sejumlah Rp 170 juta," kata Basaria dalam konferensi pers, Sabtu (27/7/2019).

Baca juga: KPK: Bupati Kudus Diduga Lakukan Jual-Beli Jabatan

Basaria menuturkan, uang senilai Rp 170 juta itu merupakan bagian dari uang Rp 250 juta yang diberikan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan kepada Tamzil demi memuluskan kariernya.

Uang tersebut sudah berkurang dari angka Rp 250 juta karena telah diambil oleh Uka Wisnu Sejati, ajudan Tamzil, yang beranggapan ada sebagian uang yang merupakan jatahnya.

"Sisa uang kemudian dibawa UWS (Uka) dan diserahkan kepada ATO di pendopo Kabupaten Kudus," kata Basaria.

Baca juga: Kronologi Penangkapan Bupati Kudus hingga Ditetapkan Jadi Tersangka

Seperti diketahui, KPK menangkap Tamzil dan enam orang lain pada Jumat kemarin. Tamzil, Sofyan, dan Agus Soenarto telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan jual beli jabatan.

Kompas TV KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 9 orang di Kudus, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Bupati Kudus, Muhamad Tamzil.<br /> <br /> Selain Bupati Kudus, KPK juga menangkap pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus, Staf Khusus Bupati Kudus, serta calon kepala dinas setempat. KPK menduga ada pemberian suap terkait dengan pengisian jabatan di Kabupaten Kudus. KPK juga menyita sejumlah uang yang kini masih dihitung. KPK juga masih memeriksa Bupati Kudus dan 8 orang lainnya.<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.