KPK Tetapkan Bupati Kudus M Tamzil sebagai Tersangka

Kompas.com - 27/07/2019, 14:41 WIB
Bupati Kudus Muhammad Tamzil saat mengunjungi stan Kopi Muria pada pameran yang digelar di Balai Jagong. Tribun Jateng/ Rifqi GozaliBupati Kudus Muhammad Tamzil saat mengunjungi stan Kopi Muria pada pameran yang digelar di Balai Jagong.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, selain Tamzil, dua pejabat Pemkab Kudus, yakni Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto dan Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan, juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Setelah ekspos, KPK menetapkan tiga tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, yang pertama sebagai penerima adalah MTZ, yaitu Bupati Kudus, kemudian ATO, staf khusus bupati," kata Basaria dalam konferensi pers, Sabtu (27/7/2019).

Baca juga: Ini Respons Wabup Saat Tahu Bupati Kudus Kena OTT KPK

Basaria melanjutkan, ASN alias Akhmad Sofyan ditetapkan menjadi tersangka sebagai pihak pemberi gratifikasi.

Tamzil dan Agus disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Konferensi pers penetapan Bupati Kudus Muhammas Tamzil sebagai tersangka di Gedung KPK, Sabtu (27/7/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Konferensi pers penetapan Bupati Kudus Muhammas Tamzil sebagai tersangka di Gedung KPK, Sabtu (27/7/2019).
Sofyan disangka disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Profil Bupati Kudus yang Ditangkap KPK: Dua Kali Jadi Bupati hingga Pernah Dipenjara karena Korupsi

Adapun Tamzil serta enam orang lain ditangkap KPK di Kabupaten Kudus pada Jumat (26/7/2019) dengan barang bukti uang tunai Rp 170 juta yang didapat dari ruang kerja Agus Soeranto.

Empat orang lain yang terjaring OTT, yakni Subkhan, Uka Wisnu Sejati, Norman, dan Catur Widianto, kini berstatus sebagai saksi.

Menurut Basaria, KPK menduga akan terjadi transaksi suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.


Kasus korupsi kedua

Diberitakan Kompas.com, ternyata Tamzil pernah menjejakkan kaki di lubang yang sama beberapa tahun lalu. Saat itu posisinya sebagai Bupati Kudus 2003-2008.

Saat itu ia melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Namun, perkara itu baru ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus pada 2014.

Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan vonis pidana satu tahun dan sepuluh bulan penjara atau 22 bulan pada Februari 2015.

Tamzil juga dikenai denda Rp 100 juta atau setara dengan tiga bulan kurungan.

Hakim menyimpulkan bahwa Tamzil telah terbuti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama.

Secara umum, hakim sependapat dengan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kudus. Bekas staf ahli Gubernur Jawa Tengah itu terbukti telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dalam perkara tersebut.

Hakim juga mencatat bahwa Tamzil telah memerintahkan Ruslin selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus pengguna anggaran untuk membayarkan dana ke pihak ketiga, yakni Abdul Gani selaku Direktur PT Gani and Son, sebesar Rp 21,8 miliar.

Saat perintah pencairan tersebut, Tamzil telah menyalahgunakan wewenang lantaran meminta pencairan terlebih dulu, sementara anggaran belum tersedia atau belum disahkan bersama di DPRD pada 2004.

Kerugian yang dihitung BPKP, dana negara yang hilang sebesar Rp 2,8 miliar. Dana itulah yang dihitung sebagai kerugian negara.

Namun, Rp 1,8 miliar di antaranya telah dikembalikan oleh terdakwa lain. Sisa Rp 1,003 miliar seluruhnya dibebankan kepada pihak rekanan.

Baca juga: Ditangkap KPK, Bupati Kudus Dua Kali Jatuh ke Lubang yang Sama

Ia selesai menjalani masa hukuman dan bebas pada Desember 2015. Kemudian pada 2018 ia kembali mencalonkan diri sebagai bupati Kudus dan kembali terpilih.

Kini, Tamzil kembali diciduk dalam kasus korupsi saat baru 10 bulan menjabat bupati Kudus. Ia masuk ke lubang yang sama setelah hampir tiga tahun menghirup udara bebas. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Nasional
Sambangi Kejagung, MAKI Serahkan Dokumen soal Jaksa Pinangki

Sambangi Kejagung, MAKI Serahkan Dokumen soal Jaksa Pinangki

Nasional
Kemenristek: Klaim Penemuan Obat Covid-19 Tak Bisa Tiba-tiba, Ada Prosedurnya

Kemenristek: Klaim Penemuan Obat Covid-19 Tak Bisa Tiba-tiba, Ada Prosedurnya

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Menunggu Obat dan Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Menunggu Obat dan Vaksin

Nasional
Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya

Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya

Nasional
KPU Pangkas Usulan Tambahan Dana Pilkada Jadi Rp 2,6 Triliun

KPU Pangkas Usulan Tambahan Dana Pilkada Jadi Rp 2,6 Triliun

Nasional
Dilema Bansos, Penyokong Kesejahteraan Masyarakat Saat Pandemi yang Rentan Dikorupsi dan Dipolitisasi

Dilema Bansos, Penyokong Kesejahteraan Masyarakat Saat Pandemi yang Rentan Dikorupsi dan Dipolitisasi

Nasional
Erick Thohir: PNS dan Pegawai BUMN Tak Dapat BLT Rp 600.000 per Bulan

Erick Thohir: PNS dan Pegawai BUMN Tak Dapat BLT Rp 600.000 per Bulan

Nasional
Ada 8 Daerah yang Zona Merah Empat Minggu Berturut-turut, Ini Daftarnya

Ada 8 Daerah yang Zona Merah Empat Minggu Berturut-turut, Ini Daftarnya

Nasional
PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun

PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun

Nasional
LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual Sering Diasingkan Lingkungannya

LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual Sering Diasingkan Lingkungannya

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Ganti Bansos dengan Uang Tunai

Komisi VIII Minta Pemerintah Ganti Bansos dengan Uang Tunai

Nasional
Wapres Sebut Tantangan Ekonomi Syariah adalah Permodalan

Wapres Sebut Tantangan Ekonomi Syariah adalah Permodalan

Nasional
LPSK: Kekerasan Seksual di Sekolah Cukup Tinggi

LPSK: Kekerasan Seksual di Sekolah Cukup Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X