Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PKS: Rekonsiliasi Tak Akan Selesai dengan Pertemuan-pertemuan

Kompas.com - 27/07/2019, 14:24 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, rekonsiliasi tidak akan selesai dengan hanya pertemuan antarelite partai politik. Menurutnya, rekonsiliasi tuntas jika ada parpol yang berani menyatakan oposisi.

"Rekonsiliasi tidak selesai dengan pertemuan-pertemuan. Rekonsiliasi selesai dengan edukasi publik ketika ada yang berani menyatakan kami oposisi," ujar Mardani saat menjadi pembicara dalam diskusi polemik bertajuk "Utak-Atik Manuver Elite" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Baca juga: Megawati-Prabowo Bertemu, Jusuf Kalla Sebut dalam Rangka Rekonsiliasi

Hal itu disampaikan Mardani menyusul pertemuan antarelite parpol, seperti pertemuan Ketua Umum Nasdem, PKB, PPP, dan Golkar di DPP Nasdem. Lalu, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Mardani, rekonsiliasi akan tercapai apabila ada parpol yang berani memutuskan menjadi oposisi dalam lima tahun ke depan. Baginya, pemerintah memerlukan keseimbangan dan oposisi menjalankan fungsi tersebut.

"Karena bagaimanapun kami harus memberikan contoh ke publik bahwa oposisi itu mulia, oposisi itu baik, oposisi itu juga sehat, bahkan pemerintahan yang kuat memerlukan oposisi yang kuat," katanya.

Baginya, pertemuan antarelite parpol menjadi kurang penting jika tidak ada kejelasan sikap arah politiknya ke depan. Menurutnya, publik sudah cerdas dan mampu melihat beragam metafora yang terjadi pada pertemuan-pertemuan elite parpol.

"Kalau sekarang ada pertemuan, mau nasi goreng, sop buntut, atau apa, janganlah dibesar-besarkan ke publik. Publik itu sudah cerdas kok, enggak perlu lagi berbagai macam metafora. Cukup jelaskan saja arah politiknya ke depan, koalisi pemerintah monggo, oposisi yang kritis, konstruktif juga sehat," ucap Mardani.

Diketahui, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019.

Baca juga: Puan Maharani Akui Budi Gunawan Kerja Senyap demi Rekonsiliasi

Pada hari yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di kantornya, menerima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, Senin, 22 Juli 2019, Surya Paloh juga menerima kunjungan tiga ketua umum parpol anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf. Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Plt Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.

Pertemuan tersebut disebut untuk menegaskan bahwa koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf solid. 

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto begitu terpesona dengan suguhan makanan khas tanah air yang dengan khusus disiapkan Ketua Umum PDI Perjuangan, sekaligus Presiden Ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7). Pertemuan keduanya seperti menyambung kembali kekeluargaan dan tali persaudaraan. Meski berbeda sikap politik, hal ini membuktikan hubungan keduanya tak pernah terputus. Politik nasi goreng, begitu Mega menyebutnya. Pertemuan akrab ini seperti menyegarkan memori, tepat 10 tahun lalu. Medio 2009, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Soebianto turut bertarung dalam kontestasi pilpres, bersaing dengan dua pasangan calon lain. Mega-Prabowo atau yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Mega-Pro bahkan juga pernah masak bersama di kediaman Mega, 7 Juli 2009. Koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra terlihat harmonis dalam setiap momen kampanye jelang pemungutan suara pada Pilpres 2009. Pasangan Mega-Pro pun mengakhiri pilpres 2009 dengan raihan 26,79% suara. Kembali ke pertemuan Megawati dan Prabowo yang tentunya lebih dari sekadar pertemuan dua kawan lama. Prabowo menyatakan, memiliki sikap yang sama menjaga NKRI dan siap memberi kontribusi untuk negara. Mega pun menyebut perbedaan adalah hal yang biasa. Mari kembali rukun dan bersahabat demi kepentingan bangsa dan negara. Pertemuan ini juga dinilai sarat akan makna. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai, pertemuan Megawati dengan Prabowo bisa jadi merupakan sinyal berlanjutnya rekonsiliasi. Tak hanya Mega-Prabowo. Menurut Mega, Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid juga kerap datang ke rumahnya untuk menikmati nasi goreng bikinannya. Tak hanya Megawati yang menggunakan nasi goreng sebagai bagian dari diplomasi politik. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menyajikan menu yang sama saat melakukan pertemuan dengan Prabowo. Menu nasi goreng. Apa pun menunya, bagaimana motifnya, dan siapa pun tokoh bangsanya diharapkan pertemuan politik dapat terus dikemas secara akrab, kekeluarga, serta dapat kembali merekatkan tali silaturahmi dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. #MegawatiPrabowo #Megapro #PolitikNasiGoreng
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com