Kompas.com - 27/07/2019, 12:53 WIB
Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI), Zainal Arifin Fuat menyampaikan pandangannya megenai petani, pertanian, organisasi tani dalam acara yang diselenggarakan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di New York, AS pada Selasa (16/7/2019). Ali Andika WardhanaKetua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI), Zainal Arifin Fuat menyampaikan pandangannya megenai petani, pertanian, organisasi tani dalam acara yang diselenggarakan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di New York, AS pada Selasa (16/7/2019).

KOMPAS.com — Majelis Umum PBB mengumumkan tahun ini dimulainya United Nations Decade of Family Farming (2019-2028). Resolusi ini bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan serta pemberantasan kemiskinan, kerawanan pangan, dan gizi buruk.

Dalam kesempatan ini, seorang petani sekaligus Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI) Zainal Arifin Fuat menyampaikan pandangan megenai petani, pertanian, organisasi tani dalam acara yang diselenggarakan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di New York, AS,  Selasa (16/7/2019).

Sekretaris Utama Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York Ali Andika Wardhana mengungkapkan bahwa ada lima poin utama yang disampaikan Zainal dalam konferensi tersebut.

"Pertama, Zainal menyampaikan bahwa sistem pertanian keluarga (family farming) sebagai sistem pertanian yang bertujuan menjamin ketersediaan bahan pangan yang healthy and sufficient, memperkuat keadilan sosial dan ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan," ujar Ali saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Pidato Ridwan Kamil yang Bikin Kagum Delegasi PBB di Kenya, Mulai Proyek Bahagia hingga Infrastruktur Sosial

Kedua, family farming dapat mendukung upaya pencapaian Sustainable Development Goals nomor 2, yakni zero hunger melalui penguatan peran small-scale food producers.

Selain itu, pada poin ketiga, Zainal mengungkapkan bahwa ada keterkaitan antara upaya pencapaian hal-hal tersebut dengan implementasi United Nations (UN) of Family Farming dan UN Declaration on the Rights of Peasants yang telah diadopsi melalui resolusi SMU PBB New York pada Desember 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keempat, petani yang juga mewakili Komite Koordinator Gerakan Petani Sedunia (La Via Campesina) menyampaikan agar UN Decade dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada petani keluarga.

Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan koheren di bidang pertanian di semua level, baik lokal, nasional, regional, maupun subregional.

"Kelima, Zainal meminta semua negara, FAO, pihak Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD) bekerja sama, baik di tatanan nasional, regional, maupun global, guna pencapaian tujuan Sustainable Development Goals melalui acara tersebut," ujar Ali.

Tak hanya itu, dalam acara tersebut Ali juga memaparkan terkait penyampaian dari delegasi Indonesia.

"Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap nasib dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, termasuk petani keluarga," ujar Ali.

Kemudian, Indonesia terlibat aktif dalam negosiasi UN Declaration on the Rights of Peasants dan menjadi co-sponsor resolusi SMU PBB pada 2018 terkait deklarasi itu.

Ali mengungkapkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan petani, termasuk petani keluarga, dijamin dalam berbagai aturan perundangan nasional, termasuk UU pangan serta UU perlindungan dan pemberdayaan petani.

"Selain itu, Indonesia mendukung UN Decade sebagai upaya untuk memperkuat kemitraan dan kerja sama di antara berbagai stakeholders, termasuk negara-negara dan badan PBB terkait, seperti FAO dan IFAD," ujar Ali.

Baca juga: Pidato Ridwan Kamil Menginspirasi Delegasi Pertemuan PBB di Kenya

Adapun pertanian keluarga adalah bentuk utama produksi pangan dan pertanian di negara maju dan berkembang.

Petani keluarga harus diberdayakan sehingga mereka dapat memenuhi peran mereka sebagai aktor utama dalam suatu pergeseran menuju sistem pangan berkelanjutan, tangguh, dan inklusif yang sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, berkontribusi pada upaya ketahanan pangan dan gizi, serta tindakan iklim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai 28 November Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.