Membaca Hambatan Puan Maharani Menjadi Ketua DPR

Beberapa hari kemudian, saya bertemu Puan.

Saya ceritakan tentang pertemuan dengan Megawati.

Saya katakan kepada Pauan, bahwa hampir saja saya menyampaikan usul kepada Megawati, agar Puan diusulkan jadi calon Ketua DPR.

Nampaknya Puan juga tidak berminat dengan cerita saya ini karena diam saja.

“Saya konsentrasi dulu dengan kerja saya di kabinet sekarang,” ujarnya.

Beberapa kali saya ulangi lagi hal itu di setiap kesempatan bertemu, Puan juga tidak bereaksi atas hal itu.

Ketika mulai kampanye pemilihan umum tahun lalu, saya mengatakan lagi kepada Puan yang kebetulan mencalonkan diri lagi untuk duduk di DPR.

“Kalau Mbak Puan bisa meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif ini, kemungkinan besar untuk jadi Ketua DPR, jalannya sangat mulus,” kata saya.

Dia hanya menjawab, “Amin, Amin dan Amin”.

Suatu hari dalam percakapan santai, seorang tokoh Partai Golongan Karya, soal Puan jadi ketua DPR, tokoh terebut bilang, ”Keliatannya yang akan jadi ketua calon yang meraih suara terbanyak.”

Sang tokoh mengatakan bagi Indonesia agar demokrasinya tampil cukup menawan, ketuanya memang harus orang yang terpilih dengan suara terbanyak.”

Sejak beberapa pekan lalu, pemberitaan pers tentang kemungkinan besar Puan Maharani jadi ketua DPR semakin santer dan ramai.

Puan Maharani tidak serta merta mengamini dugaan-dugaan itu.

Tapi dia mencatat dalam jawaban-jawabannya bila ditanya wartawan bahwa dia mendapat suara terbanyak.

Aturan Undang-undang

Dia mengakui, bila dia jadi Ketua DPR maka dalam sejarah republik ini, baru kali ini ada ketua DPR seorang perempuan.

Selain itu sejak pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto berkuasa, kursi ketua DPR dikuasai oleh Partai Golongan Karya.

Memang penguasaan ketua DPR dalam sejarah, sejak Orde Baru sampai kini pernah diselingi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Demokrat . Saat itu adalah era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

Di masa reformasi, banyak orang dari Partai Golongan Karya menduki kursi ketua DPR.

PDI Perjuangan, bahkan ketika menjadi partai nomor satu pun tidak bisa mendudukinya.

Kini setelah ada UU MD3 (Undang-undang MPR, DPR, dan DPD) jalan ke kursi itu sangat mulus bagi PDI Perjuangan unuk mendudukinya.

Dalam Pemilu Legislatif 2019, Puan Maharani memperoleh 397.481 suara, atau hammpir mencapai 400 ribu suara dari Daerah Pemilihan V Jawa Tengah (Sukoharjo, Boyolali dan Surakarta).

Tahun 2014, Puan di wilayah ini memperoleh suara 242.504.

Beberapa hari lalu, dalam pembicaraan semi serius dengan seorang anggota Partai Golkar, dikatakan kesempatan seperti ini perlu diambil oleh Puan.

Orang Partai Golkar itu bilang bila Puan mau mengambilnya, kekecewaan PDI Perjuangan di tahun 1999 dan 2014, bisa sangat terobati.

Tahun-tahun itu, PDI adalah partai pemenang dengan suara terbanyak.

Tapi tidak bisa duduk di kursi pimpinan DPR dan MPR.