Timnya Dinilai Pasif, KPK: TGPF Kasus Novel Seolah-olah Cari Pembenaran

Kompas.com - 26/07/2019, 20:53 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KPK kembali menetapkan Bupati Bogor periode 2009-2014, Rachmat Yasin sebagai tersangka dari pengembangan perkara dugaan korupsi pemotongan uang sebesar Rp8.931.326.223 serta penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825.000.000. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KPK kembali menetapkan Bupati Bogor periode 2009-2014, Rachmat Yasin sebagai tersangka dari pengembangan perkara dugaan korupsi pemotongan uang sebesar Rp8.931.326.223 serta penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825.000.000. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel Baswedan, Hermawan Sulistyo menilai, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan pasif dalam mengungkap penyerang penyidik KPK Novel Baswedan, bersama TGPF.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, alih-alih berfokus pada hasil kerjanya selama 6 bulan, TGPF malah menyalahkan orang lain.

"Saya kira hal-hal seperti itu, ya, yang akan semakin membuat kita apriori dengan tim (TGPF) ya. Bukannya mengungkap siapa pelakunya justru seolah-olah mencari pembenaran: yang ini tidak maksimal, korban tidak memberikan keterangan, atau ada abuse atau ada yang lain-lain," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2019) malam.

"Karena itu lah KPK kecewa sekali hasil tim tersebut. Kami memang tidak tahu detailnya bagaimana laporan dari tim itu tapi nanti kita lihat. Presiden kan sudah ambil kelutusan mengatakan tiga bulan (waktu tambahan)," sambung Febri.


Baca juga: TGPF Nilai Pernyataan Novel soal Kasus Buku Merah Tak Adil

Febri menegaskan, yang terpenting ke depannya adalah tim teknis Polri yang menindaklanjuti temuan TGPF bisa bekerja secara maksimal selama tiga bulan ke depan.

"Kalau dihitung kan sudah beberapa hari berlalu ya. Semoga pelaku lapangan ditemukan dan kemudian nantinya bisa diungkap juga kepentingan pelaku utama apa, agar ini tidak berhenti juga tiga bulan ini sebagai misalnya pengungkapan pelaku lapangan saja," kata Febri.

Ia juga berharap nantinya bisa terungkap gambaran besar bagaimana peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel ini terjadi.

Baca juga: Kata Anggota TGPF, Tim KPK Pasif dan Lama-lama Tak Membantu Pengungkapan Kasus Novel

Sebelumnya Hermawan menuturkan, mulanya ada 5 penyidik KPK yang terlibat penuh dalam penelusuran itu.

Para penyidik tersebut aktif memberikan masukan untuk memeriksa siapa saja yang dianggap berkaitan pada awalnya.

Namun, lama-lama, satu per satu penyidik tak tak aktif. Mereka beralasan sibuk karena harus mengurus perkara lainnya di KPK.

Baca juga: Novel Baswedan Sebut TGPF Lupa Ungkit Kasus Buku Merah dalam Temuannya

"Mereka beri kabar ke kami tidak bisa ikut, tidak muncul sekali, dua kali, lama-lama tidak ada dan tidak pernah obstruksi jalannya pemeriksaan tapi juga tidak pernah membantu. Jadinya perannya pasif saja," kata Hermawan dalam tayangan Mata Najwa yang ditayangkan Narasi TV dan diunggah pada Kamis (25/7/219).

Ia menjawab anggapan bahwa hasil temuan TGPF tidak memuaskan, atau malah menyisakan tanda tanya. Padahal, investigasinya memakan waktu cukup lama.

"Persoalannya adalah lima penyidik KPK yang tadinya terlibat penuh," ujar Hermawan dalam tayangan tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X