Kompas.com - 26/07/2019, 20:06 WIB
Presiden terpilih Joko Widodo tiba di acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden terpilih Joko Widodo tiba di acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan bahwa Presiden Terpilih Joko Widodo meminta seluruh parpol koalisi pendukungnya tetap kompak.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) yang telah mendukungnya bersama Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Pak Presiden ingin kita tetap kompak gitu saja," ujar Arsul saat ditemui usai acara, di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Bubarkan TKN, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Arsul pun membantah adanya pembahasan mengenai pembagian kursi di kabinet dalam pertemuan itu.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi terbuka untuk menerima usulan nama-nama yang akan berada di kabinet dari seluruh parpol pendukung dan elemen relawan pendukung.

"Di dalam kita tidak ngomongin soal kursi," kata Arsul.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pak Presiden hanya mengatakan silakan semua partai relawan yang punya kandidat yang bagus untuk diusulkan jadi menteri silakan disampaikan," tutur dia.

Baca juga: Sekjen PPP: Tak Ada Riak-riak dalam Koalisi Pendukung Jokowi-Maruf

Selain itu, Arsul juga memastikan hingga saat ini koalisi parpol pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih tetap solid.

Ia membantah adanya "riak-riak" di antara elite parpol yang berpotensi memecah koalisi.

"Jadi tidak ada yang namanya riak-riak atau gelombang gelombang. Kadang-kadang apa yang terberitakan di media suka lebih indah daripada warna aslinya," ujar Arsul.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie mensinyalir adanya keretakan antara partai politik pendukung pasanngan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Komentar Jokowi soal Pertemuan Surya Paloh dan Anies

Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan terdapat beberapa peristiwa yang dinilai dapat memengaruhi peta politik ke depannya.

"Disinyalir bisa jadi ada keretakan. Tercium aroma politik yang kurang baik," ujar Jerry saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Ketiga peristiwa tersebut, pertama, pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di DPP Nasdem, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah, Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Namun, pertemuan ini tak dihadiri oleh pimpinan PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kedua, pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Kabar masuknya partai baru dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) semakin menguat sejak pertemuan tersebut.

Pertemuan Prabowo-Megawati diprediksi menjadi langkah awal Gerindra untuk masuk dalam koalisi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Ketiga, pertemuan antara Surya Paloh dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menyebut bahwa dirinya siap mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika berniat untuk maju dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang.

Pernyataan Surya tersebut memang bukan sikap resmi partai. Saat memberikan pernyataan seusai pertemuan tertutup dengan Anies di DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019), Surya menegaskan kapasitasnya sebagai pribadi, bukan ketua umum partai.

Jerry mengatakan, tak menutup kemungkinan muncul kecemburuan politik di antara para parpol pendukung.

Kecemburuan politik itu akan semakin meningkat apabila dalam kabinet nanti pembagian kursi tak sesuai harapan elite parpol.

"Political jealousy (kecemburuan politik) pasti ada. Apalagi jumlah kursi di kabinet tak sesuai dengan permintaan. Jika kalangan profesional 60 persen atau 70 persen bisa terjadi gempa politik di kubu pendukung," kata Jerry.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.