Sekjen PPP: Presiden Jokowi Ingin Koalisi Pendukung Tetap Kompak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan bahwa Presiden Terpilih Joko Widodo meminta seluruh parpol koalisi pendukungnya tetap kompak.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) yang telah mendukungnya bersama Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Pak Presiden ingin kita tetap kompak gitu saja," ujar Arsul saat ditemui usai acara, di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Bubarkan TKN, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Arsul pun membantah adanya pembahasan mengenai pembagian kursi di kabinet dalam pertemuan itu.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi terbuka untuk menerima usulan nama-nama yang akan berada di kabinet dari seluruh parpol pendukung dan elemen relawan pendukung.

"Di dalam kita tidak ngomongin soal kursi," kata Arsul.

"Pak Presiden hanya mengatakan silakan semua partai relawan yang punya kandidat yang bagus untuk diusulkan jadi menteri silakan disampaikan," tutur dia.

Baca juga: Sekjen PPP: Tak Ada Riak-riak dalam Koalisi Pendukung Jokowi-Maruf

Selain itu, Arsul juga memastikan hingga saat ini koalisi parpol pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih tetap solid.

Ia membantah adanya "riak-riak" di antara elite parpol yang berpotensi memecah koalisi.

"Jadi tidak ada yang namanya riak-riak atau gelombang gelombang. Kadang-kadang apa yang terberitakan di media suka lebih indah daripada warna aslinya," ujar Arsul.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie mensinyalir adanya keretakan antara partai politik pendukung pasanngan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Komentar Jokowi soal Pertemuan Surya Paloh dan Anies

Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan terdapat beberapa peristiwa yang dinilai dapat memengaruhi peta politik ke depannya.

"Disinyalir bisa jadi ada keretakan. Tercium aroma politik yang kurang baik," ujar Jerry saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Ketiga peristiwa tersebut, pertama, pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di DPP Nasdem, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah, Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Namun, pertemuan ini tak dihadiri oleh pimpinan PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kedua, pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Kabar masuknya partai baru dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) semakin menguat sejak pertemuan tersebut.

Pertemuan Prabowo-Megawati diprediksi menjadi langkah awal Gerindra untuk masuk dalam koalisi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Ketiga, pertemuan antara Surya Paloh dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menyebut bahwa dirinya siap mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika berniat untuk maju dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang.

Pernyataan Surya tersebut memang bukan sikap resmi partai. Saat memberikan pernyataan seusai pertemuan tertutup dengan Anies di DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019), Surya menegaskan kapasitasnya sebagai pribadi, bukan ketua umum partai.

Jerry mengatakan, tak menutup kemungkinan muncul kecemburuan politik di antara para parpol pendukung.

Kecemburuan politik itu akan semakin meningkat apabila dalam kabinet nanti pembagian kursi tak sesuai harapan elite parpol.

"Political jealousy (kecemburuan politik) pasti ada. Apalagi jumlah kursi di kabinet tak sesuai dengan permintaan. Jika kalangan profesional 60 persen atau 70 persen bisa terjadi gempa politik di kubu pendukung," kata Jerry.