Dua Anak Jokowi Dilirik Jadi Calon Wali Kota, Lembaga Survei Dinilai Hanya Pasang Nama

Kompas.com - 26/07/2019, 18:12 WIB
Bobby Nasution (kiri), menantu Presiden RI Joko Widodo, serta kedua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, saat grand opening Kedai Rakyat di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (26/5/2018). Tribun Medan/M Andimaz KahfiBobby Nasution (kiri), menantu Presiden RI Joko Widodo, serta kedua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, saat grand opening Kedai Rakyat di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (26/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta menunjukkan bahwa dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep bisa masuk dalam bursa Pemilihan Wali Kota Surakarta untuk periode 2020-2025.

Hasil survei ini dilihat berdasarkan popularitas keduanya yang dilihat oleh responden.

Namun, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya meyakini bahwa lembaga penelitian tersebut sengaja memasukkan dua nama tersebut untuk meramaikan survei.

"Itu kan cuma lembaga survei yang masukin namanya saja. Jadi bukan berarti masuk bursa," ujar Yunarto kepada Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Nama Gibran-Kaesang di Bursa Kepala Daerah dan Restu dari Jokowi...

Yunarto mengatakan, Gibran maupun Kaesang tampaknya tidak tertarik menyelam ke dunia politik.

Saat ini keduanya tengah getol membangun bisnis mereka masing-masing. Apalagi, bisnis kuliner Gibran dan Kaesang menjadi idola masyarakat.

Oleh karena itu, Yunarto menganggap nama Kaesang dan Gibran hanya disisipkan lembaga penelitian saja. Ia mencontohkan nama penyanyi Syahrini yang pernah masuk ke survei bursa calon presiden.

"Mungkin supaya ramai di media saja ini mereka rilisnya," kata Yunarto.

Metode survei

Survei Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta dilakukan di 96 titik lokasi dengan delapan responden di masing-masing titik. Survei menguji tiga kategori, yaitu popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Nasional
Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X