Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Kami Belum Dengar Rencana Penambahan Koalisi dari Pak Jokowi

Kompas.com - 26/07/2019, 16:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan penambahan anggota koalisi merupakan hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo. Namun, hingga sekarang ia belum mendengar Jokowi berencana menambah anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi potensi bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"PPP menyerahkannya kepada Pak Jokowi. Kami belum mendengar kok (soal penambahan koalisi). Yang mau jadi Presiden kan Pak Jokowi," kata Arsul saat ditemui sebelum acara pembubaran Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Gerindra: Kita Sudah Tahu Koalisi Pemerintahan Sudah Sesak

Arsul menambahkan, Presiden Jokowi nantinya akan berbicara dengan para ketua umum partai pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Ia pun memastikan pembubaran TKN tak akan membahas penambahan anggota koalisi meskipun dihadiri para petinggi partai.

Arsul mengatakan, saat ini belum ada kesepakatan resmi di antara seluruh partai pengusung Jokowi-Ma'ruf ihwal penambahan anggota koalisi.

"Kalau soal koalisi bertambah atau enggak ya, itu tentu nanti sekali lagi setelah parpol dalam hal ini ketum mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dan pandangan Pak Jokowi. Kalau sekarang ada kecenderungan yang menutup atau membuka itu pendapat masing-masing," lanjut Arsul.

Sebelumnya Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, ada kemungkinan koalisi pendukung pemerintah bertambah.

Baca juga: Pembubaran TKN, antara Wacana Penambahan Parpol Koalisi dan Beban Jokowi

"Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi (KIK) terbangun cukup baik. Bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan," kata Moeldoko.

Meski begitu, Moeldoko belum bisa memastikan apakah koalisi plus-plus itu memang akan terbentuk. Demikain pula soal partai mana saja yang akan bergabung.

"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya begitu begitu bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti," kata mantan Panglima TNI itu.

Kompas TV Riak yang mengusik soliditas koalisi Jokowi-Ma'ruf kini kian terasa wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Moeldoko menyebut TKN akan dibubarkan. Pembubaran juga akan disertai pembahasan soal koalisi, Moeldoko menyebut jumlah penumpang gerbong koalisi juga bisa bertambah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com