Politisi PKB Nilai Sikap "Tepo Seliro" Megawati Buka Komunikasi dengan Prabowo

Kompas.com - 26/07/2019, 15:23 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati terjadi karena tepo seliro.

Jazilul mengatakan, tepo seliro dalam bahasa Jawa adalah rasa simpatik atau menghargai orang lain.

Ia menilai, Megawati menunjukkan rasa simpatiknya kepada Prabowo, sehingga terjadi pertemuan antara kedua ketua umum partai.

"Tepo seliro itu artinya bicara rasa supaya mengerti apa tujuannya. Bagi orang Jawa, mengerti ukurannya masing-masing, lah," kata Jazilul saat dihubungi Jumat (26/7/2019).

Meski begitu, pertemuan Megawati dan Prabowo dinilai hanya sebatas dalam silaturahmi yang wajar. Menurut dia, pertemuan tersebut tak bisa dilihat sebagai pertanda bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintah.

"Saya tidak bisa berkesimpulan apa-apa, karena belum ada pembahasan. Tapi intinya itu tadi, dalam istilah saling merasa tahu pada posisi," ujar Jazilul.

Baca juga: Pertemuan Berlangsung Cair, Megawati Cerita soal Orangtuanya hingga Minta Prabowo Diet

Partai Gerindra dinilai Jazilul Fawaid juga harus bisa menempatkan diri, apakah layak menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau tidak.

Sebab, sampai saat ini Partai Gerindra tak menyampaikan tujuannya bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Yang terpenting Gerindra itu saya belum bisa, 'ini motifnya', belum kebaca. Katanya tidak minta menteri, enggak minta apa, kita enggak tahu. Soal konsep, soal agenda kita tidak tahu, hanya merasa-rasa sepertinya mau masuk," ujarnya.

Pertemuan Megawati dan Prabowo pada Rabu (24/7/2019) diprediksi membuka peluang bagi Partai Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.

Dalam pertemuan itu, Megawati Soekarnoputri mengatakan, Prabowo ingin bertemu dengan Jokowi. Ia pun bersedia untuk menjembatani pertemuan tersebut.

Baca juga: Membaca Peta Politik dari Pertemuan Megawati-Prabowo dan Manuver Koalisi Jokowi...

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan Megawati dengan Prabowo sama sekali tidak membahas bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Kerja.

Apalagi, Hasto melanjutkan, untuk membahas postur Kabinet Kerja Jilid II.

Namun satu hal yang menjadi penekanan adalah seluruh pihak harus membuka ruang kerja sama di mana pun.

"Ruang kerja sama itu bisa dibangun di parlemen dan MPR, pilkada, atau dalam berbagai isu, seperti menyepakati sistem politik kita ke depan," ujar Hasto singkat kepada Kompas.com, Jumat (26/7/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X