Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristekdikti: Penerimaan Mahasiswa Baru, Tidak Boleh Ada Kekerasan

Kompas.com - 26/07/2019, 14:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menegaskan, kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) harus dikendalikan langsung oleh rektor perguruan tinggi dan direktur politeknik, bukan kepada mahasiswa.

"Kalau penerimaan mahasiswa baru, tidak boleh yang jadi panitia mahasiswa. Tapi lembaga institusi yang dibina rektor langsung," kata Nasir dalam konferensi pers di Gedung Ristekdikti, Jakarta, Jumat (26/7/2019), sebagaimana dikutip Antara.

Baca juga: Begal Masuk Kampus Unand, Kalau Kau Teriak, Mati Kau

Nasir sekaligus menegaskan, tidak boleh ada tindak kekerasan dalam bentuk apapun yang selama masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

"Pada penerimaan mahasiswa baru, tidak boleh lagi ada kekerasan. Kalau kekerasan terjadi, rektor, direktur politeknik harus bertanggung jawab," ujar dia.

Nasir menjelaskan, PKKMB berbeda dengan orientasi studi dan pengenalan kampus atau yang disingkat (Ospek). PKKMB lebih menekankan pada pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa, baik mengenai urusan akademik maupun non akademik.

Oleh sebab itu, rektor pimpinan perguruan tinggi atau politeknik tidak bisa begitu saja menyerahkan pelaksanaannya kepada para mahasiswa.

"Ini (PKKMB) institusi perguruan tinggi yang melakukan. Jangan sampai rektor mendelegasikan kepada mashasiswa. Direktur politeknik tidak boleh mendelegasikan kepada mahasiswa. Kalau mengkoordinasikan ke mahasiswa silakan. Semua harus dikendalikan rektor dan dikoordinasikan ke kemahasiswaan," ujar dia.

Baca juga: Alasan Polisi Melepas Terduga Calo Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya

PKKMB merupakan masa untuk memperkenalkan tentang apa saja yang ada di kampus termasuk fasilitas baik di bidang akademik maupun non akademik bagi mahasiswa baru.

PKKMB juga menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, anti radikalisme, anti korupsi dan anti plagiarisme serta menghindari penggunaan narkoba.

 

Kompas TV 35 juta rupiah setidaknya dibutuhkan untuk bisa menunaikan ibadah haji, investasi apa yang aman dan bisa dipilih untuk biaya haji? Kompas Bisnisakan mengulasnya bersama Mike Rini Sutikno perencana keuangan mitra rencana edukasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

Nasional
Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com