Keterwakilan Perempuan di DPR 2019-2024 Diprediksi Paling Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi memprediksi, jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga DPR RI periode 2019-2024 paling tinggi sepanjang sejarah pasca-reformasi.

"Pemilu 2019 hasilkan presentase keterwakilan perempuan di DPR RI yang tertinggi dalam sejarah pemilu pasca-reformasi," kata Pramono saat dikonfirmasi, Kamis (25/7/2019).

Pernyataan Pramono didasarkan pada hasil penelitian Pusat Kajian Riset dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), baru-baru ini.

Penelitian itu menunjukkan, keterwakilan perempuan di parlemen diprediksi mencapai 20,5 persen atau 118 orang. Angka ini baru sebatas prediksi lantaran KPU belum menetapkan calon legislatif terpilih DPR RI 2019.

Baca juga: Anggota DPR Terpilih Diharapkan Punya Nyali Perjuangkan Kebenaran

Pramono membandingkan, Pemilu 2014 menghasilkan 14,3 persen keterwakilan perempuan di DPR RI atau sebanyak 97 orang.

Sementara pada Pemilu 2009, keterwakilan perempuan sejumlah 18 persen atau 101 orang dan Pemilu 2004 menghasilkan keterwakilan perempuan 11 persen atau 61 orang.

Menurut Pramono, peningkatan ini merupakan dampak dari regulasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan di DPR RI sekurang-kurangnya 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil), dan aturan bahwa di setiap tiga calon anggota legislatif sekurang-kurangya terdapat satu calon perempuan.

Aturan tersebut diketahui tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pramono mengklaim, peningkatan keterwakilan perempuan ini juga dampak dari sikap tegas KPU terhadap partai politik mengenai aturan tersebut. Sehingga, aturan ini membuat partai politik mau tidak mau mematuhinya.

"Turunan teknis di Peraturan KPU yang mengatur sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut juga perlu dipertahankan. Karena berhasil memaksa parpol menempatkan calon perempuan dalam jumlah yang cukup banyak, serta ditempatkan di nomor urut yang memberi peluang menang cukup besar," ujar Pramono.

"Kalau KPU tidak memaksa dengan PKPU tersebut, maka calon perempuan akan ditempatkan di nomor urut bawah," lanjut dia.