Kompas.com - 26/07/2019, 10:46 WIB
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat menemui wartawan usai menjadi pematik diskusi di acara sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMAKomisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat menemui wartawan usai menjadi pematik diskusi di acara sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi memprediksi, jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga DPR RI periode 2019-2024 paling tinggi sepanjang sejarah pasca-reformasi.

"Pemilu 2019 hasilkan presentase keterwakilan perempuan di DPR RI yang tertinggi dalam sejarah pemilu pasca-reformasi," kata Pramono saat dikonfirmasi, Kamis (25/7/2019).

Pernyataan Pramono didasarkan pada hasil penelitian Pusat Kajian Riset dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), baru-baru ini.

Penelitian itu menunjukkan, keterwakilan perempuan di parlemen diprediksi mencapai 20,5 persen atau 118 orang. Angka ini baru sebatas prediksi lantaran KPU belum menetapkan calon legislatif terpilih DPR RI 2019.

Baca juga: Anggota DPR Terpilih Diharapkan Punya Nyali Perjuangkan Kebenaran

Pramono membandingkan, Pemilu 2014 menghasilkan 14,3 persen keterwakilan perempuan di DPR RI atau sebanyak 97 orang.

Sementara pada Pemilu 2009, keterwakilan perempuan sejumlah 18 persen atau 101 orang dan Pemilu 2004 menghasilkan keterwakilan perempuan 11 persen atau 61 orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Pramono, peningkatan ini merupakan dampak dari regulasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan di DPR RI sekurang-kurangnya 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil), dan aturan bahwa di setiap tiga calon anggota legislatif sekurang-kurangya terdapat satu calon perempuan.

Aturan tersebut diketahui tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pramono mengklaim, peningkatan keterwakilan perempuan ini juga dampak dari sikap tegas KPU terhadap partai politik mengenai aturan tersebut. Sehingga, aturan ini membuat partai politik mau tidak mau mematuhinya.

"Turunan teknis di Peraturan KPU yang mengatur sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut juga perlu dipertahankan. Karena berhasil memaksa parpol menempatkan calon perempuan dalam jumlah yang cukup banyak, serta ditempatkan di nomor urut yang memberi peluang menang cukup besar," ujar Pramono.

"Kalau KPU tidak memaksa dengan PKPU tersebut, maka calon perempuan akan ditempatkan di nomor urut bawah," lanjut dia.

 

Kompas TV Cerita lulusan Universitas Indonesia (UI) yang tolak gaji Rp 8 juta viral. Ia tak mau disamakan dengan lulusan univeristas lain. Berapa sebetulnya gaji <em>fresh graduate</em> di Indonesia? Badan Pusat Statistik (BPS) rilis survei rata-rata gaji karyawan berdasarkan kelompok umur. Pada Agustus 2018 namun datanya sudah di-update pada Maret 2019. Hasilnya, rata-rata gaji bersih karyawan di kelompok umur 20-24 tahun hanya Rp 2.240.116 per bulan. Asumsinya, di kelompok umur inilah <em>fresh graduate</em> seperti lulusan UI yang menolak gaji Rp 8 juta sebulan itu berada. Gaji paling tinggi bagi <em>fresh graduate</em> menurut survei BPS ada di jenis pekerjaan tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan. Gaji bersih rata-rata di jenis pekerjaan tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan ini adalah Rp 3.327.742 per bulan. Selisihnya denga rata-rata gaji bersih kelompok umur 20-24 tahun sekitar Rp 1,1 juta. Sementara rata-rata gaji bersih terendah diterima oleh <em>fresh graduate</em> yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis. Gaji yang diterima <em>fresh graduate</em> di jenis pekerjaan ini sebesar Rp 1.701.183 per bulan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.