Saat Gerindra Kekeh Jalin Kedekatan dengan Penguasa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra menyadari bahwa Koalisi Indonesia Kerja (KIK), kekuatan politik penyokong pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sudah terlalu "gemuk".

Sebanyak 10 partai politik memenuhi ruang koalisi itu, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB.

Kehadiran Gerindra di dalamnya pun diyakini akan mengusik anggota koalisi yang sudah lebih lama berada di sana.

"Kami menyadari dan memahami, di dalam koalisi (KIK) sudah penuh sesak. Rasional, sangat mungkin serta wajar kalau ada dorongan Gerindra tetap di luar (oposisi). Namnya juga sudah penuh, kami sadari," ujar Ketua DPP Bidang Kajian Kebijakan Politik Gerindra Ahmad Riza Patria saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Waketum Sebut Gerindra Tak Ingin Ganggu Keharmonisan Koalisi Pemerintah

Ini sudah terbukti dari manuver yang dilakukan ketua umum empat parpol di dalam KIK, yakni Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Plt Ketua Umum PPP Soeharso Manoarfa sebelumnya.

Mereka menggelar konferensi pers khusus demi menyampaikan beberapa topik. Salah satu yang jadi sorotan adalah penolakan mereka terhadap masuknya parpol lain ke dalam KIK.

Kondisi yang tidak kondusif bagi Gerindra untuk masuk ke KIK ini, lanjut Riza, sebenarnya juga sejalan dengan sejumlah aspirasi yang diserap partai. Banyak yang mendorong agar partai besutan Prabowo Subianto berada di oposisi.

Meski demikian, Gerindra tidak patah arang. Meski sulit masuk ke koalisi, Gerindra tetap kekeh menjalin hubungan baik dengan penguasa.

Salah satunya, Gerindra menghadirkan opsi lain agar tetap dapat berhubungan baik dengan penguasa, yakni dengan menjalin kerja sama politik melalui program-program.

"Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi," ujar Riza.

Baca juga: Waketum Gerindra: Kalau Dibutuhkan, Kita Siap Bantu Pemerintah

Riza berdalih, kerja sama program bukan berarti Partai Gerindra mengemis-ngemis kursi jabatan kepada pemerintah.

"Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi. Itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa," papar Riza.

Konsep kerja sama politik namun bukan koalisi ini, lanjut dia, seperti ketika menghadapi pesta demokrasi tingkat daerah, pilkada.

"Kerja sama banyak hal. Kita pasti bekerja sama di pilkada. Ya seperti sebelumnya Gerindra dengan PDI-P bekerja sama di pilkada. Di pilkada kita juga kerja sama dengan Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem juga," papar Riza.

KOMPAS.com/IHSANUDDIN Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara wayangan yang digelar untuk mensyukuri kemenangan Jokowi-Maruf di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).