Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Wajar jika "Fresh Graduate" UI Tolak Gaji Rp 8 Juta

Kompas.com - 25/07/2019, 20:55 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut berkomentar soal viralnya post dari akun Instagram yang mengaku lulusan baru atau fresh graduate dari Universitas Indonesia (UI) yang menolak bekerja dengan gaji Rp 8 juta per bulan.

Fahri yang juga alumnus UI ini menilai wajar jika lulusan UI berharap mendapat gaji tinggi.

"Dari dulu anak UI memang merasa punya standar gaji yang lebih tinggi daripada fresh graduate dari kampus-kampus lain," kata Fahri yang lulus dari UI pada 1997 ini.

Fahri yang lulus dari Fakultas Ekonomi ini menyebut bahwa banyak rekan-rekannya mengincar perusahaan yang berkantor di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta.

Sebab, di tempat itulah biasanya perusahaan bersedia menggaji karyawannya dengan angka fantastis.

"Itu (kawasan Sudirman dan Thamrin) adalah tempat bagi yang kita sebut sebagai the best paid fresh graduate. Atau tempat bagi lulusan baru yang dibayar dengan bayaran terbaik," kata Fahri.

Baca juga: Survei Membuktikan, 83 Persen Perusahaan Puas dengan Kinerja Alumni UI

Fahri pun menilai wajar jika lulusan UI saat ini memiliki standar tertentu yang bahkan lebih tinggi dari para pendahulunya.

Hal yang terpenting, kata Fahri, lulusan UI memiliki kemampuan dan skill yang membuat mereka layak menuntut gaji tinggi.

"Menurut saya itu biasa saja karena itu sama dengan biaya atau harga pada pasar kerja. Setiap pasar tenaga kerja ada rate-nya, ada price-nya, ada harganya, dan itu normal saja untuk diperdebatkan," kata dia.

Namun, saat lulus dari UI pada 1997, Fahri rupanya tidak melamar kerja ke perusahaan . Saat itu, Fahri memilih mendirikan perusahaan konsultan.

"Saya memang enggak suka melamar, makanya saya kerja sendiri, bikin perusahaan konsultan," kata dia.

Sayangnya, Fahri enggan mengungkapkan penghasilan yang ia dapat per bulannya saat baru lulus.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com