Fahri Hamzah Nilai Wajar jika "Fresh Graduate" UI Tolak Gaji Rp 8 Juta

Kompas.com - 25/07/2019, 20:55 WIB
Fahri Hamzah KOMPAS.com/HaryantipuspasariFahri Hamzah
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut berkomentar soal viralnya post dari akun Instagram yang mengaku lulusan baru atau fresh graduate dari Universitas Indonesia ( UI) yang menolak bekerja dengan gaji Rp 8 juta per bulan.

Fahri yang juga alumnus UI ini menilai wajar jika lulusan UI berharap mendapat gaji tinggi.

"Dari dulu anak UI memang merasa punya standar gaji yang lebih tinggi daripada fresh graduate dari kampus-kampus lain," kata Fahri yang lulus dari UI pada 1997 ini.

Fahri yang lulus dari Fakultas Ekonomi ini menyebut bahwa banyak rekan-rekannya mengincar perusahaan yang berkantor di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta.


Sebab, di tempat itulah biasanya perusahaan bersedia menggaji karyawannya dengan angka fantastis.

"Itu (kawasan Sudirman dan Thamrin) adalah tempat bagi yang kita sebut sebagai the best paid fresh graduate. Atau tempat bagi lulusan baru yang dibayar dengan bayaran terbaik," kata Fahri.

Baca juga: Survei Membuktikan, 83 Persen Perusahaan Puas dengan Kinerja Alumni UI

Fahri pun menilai wajar jika lulusan UI saat ini memiliki standar tertentu yang bahkan lebih tinggi dari para pendahulunya.

Hal yang terpenting, kata Fahri, lulusan UI memiliki kemampuan dan skill yang membuat mereka layak menuntut gaji tinggi.

"Menurut saya itu biasa saja karena itu sama dengan biaya atau harga pada pasar kerja. Setiap pasar tenaga kerja ada rate-nya, ada price-nya, ada harganya, dan itu normal saja untuk diperdebatkan," kata dia.

Namun, saat lulus dari UI pada 1997, Fahri rupanya tidak melamar kerja ke perusahaan . Saat itu, Fahri memilih mendirikan perusahaan konsultan.

"Saya memang enggak suka melamar, makanya saya kerja sendiri, bikin perusahaan konsultan," kata dia.

Sayangnya, Fahri enggan mengungkapkan penghasilan yang ia dapat per bulannya saat baru lulus.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X