Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kalau Pemda Persulit Investasi, Jadinya Inflasi

Kompas.com - 25/07/2019, 19:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah (Pemda) daerah tak mempersulit investasi yang masuk. Sebab, hal tersebut akan menyebabkan tingginya inflasi.

"Begitu bapak persulit investasi dan perdagangan di daerah, juga menyebabkan inflasi. Kalau di daerah stok gula kurang itu suatu indikator akan terjadinya kelangkaan dan akan terjadi inflasi," ujar Kalla dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendali inflasi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kalla menambahkan, minimnya investasi menyebabkan minimnya stok barang konsumsi. Dengan demikian inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan stok barang konsumsi.

Baca juga: Punya Potensi Kuat, Jabar Raih Penghargaan di Sektor Investasi

Wapres pun meminta para kepala daerah menjaga jalur distribusi barang konsumsi agar stoknya mencukupi sehingga harganya stabil.

Jika itu tidak dilakukan, Pemda harus bersiap menghadapi inflasi lantaran stok barang lebih sedikit dari uang yang beredar.

Kalla pun mengatakan semua pihak wajib bersyukur karena selama ini inflasi di Indonesia terkendali. Menurut Kalla, inflasi di Indonesia masih dalam taraf aman bagi pengusaha dan konsumen.

Baca juga: Mau Investasi Reksa Dana Syariah? Ini Ragam Pilihannya di E-Commerce

"Kita bersyukur saat ini, saya katakan tadi, inflasi tidak semua jelek, inflasi baik selama dia ringan. Inflasi ringan. Sekali lagi tanpa inflasi, (kalau) deflasi (bahaya). Jadi harus dijaga keseimbangan seperti itu," ujar Kalla.

"Jadi tugas disini, Gubernur Bank Indonesia merumuskan uang keluar, tingkat bunga. Pemerintah menstabilkan defisit dan juga pembangunannya agar terjadi produktivitas. Daerah menstabilkan dengan jaga dan mengurusi konsumsi," lanjut Kalla.

Kompas TV Kunjungan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, menghasilkan janji investasi sebesar Rp 136 triliun rupiah, tapi sebagian baru sebatas komitmen. Penandatanganan dilakukan dalam pertemuan bilateral yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ada 12 nota kesepahaman MoU yang diteken. Sembilan merupakan kerja sama antar pemerintah, sisanya adalah kerja sama antar usaha atau bisnis-to-bisnis. Tiga kerja sama b-to-b ini sudah disepakat, sisanya akan terealisasikan dalam kesepakatan yang lebih detil antar 2 pihak. Indonesia melihat potensi besar di perjanjian ini karena Uni Emirat Arab punya cadangan dana besar untuk diinvestasikan. #UniEmiratArab #AbuDhabi #IndonesiaArabSaudi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com