Kompas.com - 25/07/2019, 19:32 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Menteri Perekonomian Darmin Nasution (kanan) memberikan penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2018  Provinsi Terbaik 2018 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019). Rapat tersebut mengambil tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi Untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Menteri Perekonomian Darmin Nasution (kanan) memberikan penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2018 Provinsi Terbaik 2018 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019). Rapat tersebut mengambil tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi Untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah (Pemda) daerah tak mempersulit investasi yang masuk. Sebab, hal tersebut akan menyebabkan tingginya inflasi.

"Begitu bapak persulit investasi dan perdagangan di daerah, juga menyebabkan inflasi. Kalau di daerah stok gula kurang itu suatu indikator akan terjadinya kelangkaan dan akan terjadi inflasi," ujar Kalla dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendali inflasi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kalla menambahkan, minimnya investasi menyebabkan minimnya stok barang konsumsi. Dengan demikian inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan stok barang konsumsi.

Baca juga: Punya Potensi Kuat, Jabar Raih Penghargaan di Sektor Investasi

Wapres pun meminta para kepala daerah menjaga jalur distribusi barang konsumsi agar stoknya mencukupi sehingga harganya stabil.

Jika itu tidak dilakukan, Pemda harus bersiap menghadapi inflasi lantaran stok barang lebih sedikit dari uang yang beredar.

Kalla pun mengatakan semua pihak wajib bersyukur karena selama ini inflasi di Indonesia terkendali. Menurut Kalla, inflasi di Indonesia masih dalam taraf aman bagi pengusaha dan konsumen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mau Investasi Reksa Dana Syariah? Ini Ragam Pilihannya di E-Commerce

"Kita bersyukur saat ini, saya katakan tadi, inflasi tidak semua jelek, inflasi baik selama dia ringan. Inflasi ringan. Sekali lagi tanpa inflasi, (kalau) deflasi (bahaya). Jadi harus dijaga keseimbangan seperti itu," ujar Kalla.

"Jadi tugas disini, Gubernur Bank Indonesia merumuskan uang keluar, tingkat bunga. Pemerintah menstabilkan defisit dan juga pembangunannya agar terjadi produktivitas. Daerah menstabilkan dengan jaga dan mengurusi konsumsi," lanjut Kalla.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Nasional
Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Nasional
Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Nasional
Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tau Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro..

Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tau Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro..

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Nasional
635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

Nasional
Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

Nasional
Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.