Ahli Kubu Penggugat Sebut "Foto Cantik" DPD Evi Apita Maya Bersifat Manipulatif

Kompas.com - 25/07/2019, 17:10 WIB
Foto Evi Apita Maya, peraih suara terbanyak calon DPD RI wilayah NTB. dok. KPU NTBFoto Evi Apita Maya, peraih suara terbanyak calon DPD RI wilayah NTB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ahli fotografi bernama Priyadi Soefjanto menyebut, foto pencalonan calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat (NTB) Evi Apita Maya bersifat manipulatif.

Keterangan ini disampaikan Priyanto dalam sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/7/2019).

Ia dihadirkan oleh calon anggota DPD NTB, Farouk Muhammad, yang merupakan pemohon untuk perkara hasil pemilu DPD NTB. Dalam gugatannya, Farouk mempersoalkan foto pencalonan pesaingnya Evi yang dinilai manipulatif karena diedit melewati batas wajar.

"Ahli sudah coba analisis foto caleg DPD atas nama Evi Apita Maya?" Tanya Kuasa Hukum Farouk, Kurniawan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis.


Baca juga: Ini Alasan MK Lanjutkan Pemeriksaan Gugatan Foto Terlalu Cantik Terhadap Evi Apita Maya

"Apa hasil analisis Anda?" Timpal Hakim MK Suhartoyo.

Priyadi lantas menyampaikan keterangannya. Ia menyebut bahwa dari dua foto Evi yang ia analisis, terdapat perbedaan yang signifikan. Foto Evi tidak hanya diedit, tapi menjurus bersifat manipulatif.

"Yang diberikan kepada saya adalah dua contoh foto. Dan foto itu menunjukan ada perbedaan cukup signifikan dan menurut pendapat saya dalam konteks ini sudah masuk ke bukan saja di-touching tapi sudah mulai ada masuk ke dalam dunia manipulasi," jelas Priyadi.

Atas keterangan Priyadi, Kuasa Hukum merasa cukup.

Kurniawan hendak beralih ke pertanyaan terkait dalil lain, tetapi, pertanyaan itu dinilai tak relevan oleh Majelis Hakim.

"Ya, apalagi pertanyaannya?" Tanya Hakim Suhartoyo.

Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).
"Mungkin untuk yang terkait (editing foto) batas tidak wajar cukup. Ada juga dalil terkait masalah (foto) lewat enam bulan, foto itu kan persyaratannya maksimal paling lama enam bulan," kata Kurniawan.

"Ya tapi kan bukan ahli ini kalau untuk persyaratan dan relevansinya," kata Suhartoyo.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X