Manuver Surya Paloh, Anies Baswedan, dan "Pemanasan" Bursa Capres 2024

Kompas.com - 25/07/2019, 14:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Kantor DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019) RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Kantor DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com – Manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap bagian dari strategi penjajakan terhadap nama-nama yang dianggap potensial untuk diusung pada Pemilihan Presiden 2024.

Pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan berlangsung di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Mada Sukmajati menilai, langkah ini wajar dilakukan karena meski masih ada waktu 5 tahun, memunculkan sosok pemimpin skala nasional bukan hal yang bisa dijajaki secara instan.

Baca juga: PKS: Anies Salah Satu Rising Star, Wajar Banyak yang Mendekati...

Pada Pilpres 2024, menurut Mada, calon-calon pemimpin ini bisa datang dari dua jalur yakni dari kalangan elite dan tokoh lokal atau sipil yang dinilai potensial.

"Dari jalur elite, jadi orang-orangnya yang teridentifikasi adalah ‘Lu lagi, lu lagi” gitu ya. Anies, AHY, Puan, atau seputaran politik dinasti,” kata Mada.

Sementara, dari yang lainnya bisa jadi nama-nama baru yang muncul untuk mewarnai bursa kepemimpinan nasional.

“Tapi bisa juga jalurnya kita dorong dari bawah, bottom up gitu ya. Termasuk pemimpin-pemimpin lokal yang juga sangat potensial jadi regenarasi di kepemimpinan nasional, juga kelompok-kelompok masyarakat sipil,” ujar dia.

Baca juga: Mendagri: Silakan Pak Anies Bertemu Siapapun untuk Meningkatkan Karir Politik

Mada mengatakan, munculnya para calon pemimpin ini di panggung politik nasional ini tergantung para elite partai partai politik untuk membuka pintu bagi mereka.

“Sehingga tidak hanya muncul elitis yang berasal dari kalangan top, tapi dia (partai politik) juga kita harapkan menjalin komunikasi dengan pemimpin yang berasal dari bawah yang sifatnya bottom up itu tadi ya, termasuk pemimpin daerah, dan kelompok dari masyarakat, dan seterusnya,” kata dia.

Kemampuan partai politik untuk memunculkan nama-nama calon pemimpin nasional baru yang bukan dari kelompok elite, menurut Mada menjadi bukti bahwa parpol menjalankan fungsinya dengan baik.

“Harusnya partai politik justru memiiki fungsi yang lebih baik kalau dia bisa memunculkan alternatif kepemimpinan nasional dari yang sifatnya dari bottom up dari bawah ke atas. Kalau tidak, berarti kan partai politik tidak bisa menjalankan fungsinya,” jelas Mada.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X