Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver 4 Parpol Pendukung Jokowi, Ingin Ada Negosiasi Ulang Pascapemilu?

Kompas.com - 25/07/2019, 13:50 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver politik Ketua Umum partai politik Nasdem, PKB, PPP, dan Golkar untuk menyolidkan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan menolak penambahan anggota partai baru dalam koalisi dianggap sebagai pesan kepada Joko Widodo untuk negosiasi ulang pascapemilu 2019.

Hal itu dikatakan peneliti dan pengamat politik CSIS, Arya Fernandes, dalam menilai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di DPP Nasdem Senin lalu.

"Manuver-manuver keempat ketum parpol itu menyiratkan bahwa mereka ingin ada negosiasi ulang dengan Jokowi. Negosiasi politik itu terbagi jadi dua, ada negosiasi prapemilu dan pasca pemilu," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Pertemuan Ketum Nasdem, PPP, PKB, dan Golkar, Sinyal Kekecewaan Koalisi?

Ia menganggap, negosiasi pascapemilu yang dikehendaki keempat ketum parpol tersebut muncul dari dinamika politik saat ini, terutama terkait dengan penjajakan Partai Gerindra yang menawarkan sejumlah program dan kadernya kepada PDI Perjuangan dalam pemerintahan.

Maka dari itu, lanjut Arya, partai-partai tersebut ingin ada rekalkulasi ulang anggota partai koalisi dan mengedepankan kesolidan komposisi anggota partai saat ini.

"Kalau dari pertemuan keempat ketum tersebut kan mereka ingin tidak ada penambahan partai baru dalam koalisi. Hal itu yang ingin dinegosiasikan dengan Jokowi, mereka ingin memberikan pesan kepada Jokowi bahwa mereka tidak main-main," paparnya kemudian.

"Pesan rekalkulasi ulang dengan Jokowi itu terlihat karena tidak ada perwakilan dari PDI-P di pertemuan tersebut. Sinyal-sinyal itu memperlihatkan bahwa pilihan-pilihan politik PDI-P tak selamanya disukai," sambungnya.

Untuk itu, seperti diungkapkan Arya, pekerjaan rumah Jokowi ke depan adalah mengajak para ketum parpol koalisi untuk membahas kesolidan. Jokowi, tuturnya, perlu menegaskan apakah akan menambah partai baru atau tidak.

Diberitakan, empat ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019, Senin (22/7/2019), berkumpul di kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers malam harinya, sejumlah topik diungkapkan keempat ketum parpol ini. Antara lain, keempatnya sepakat bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf berjalan sekat dan tetap solid mendukung pemerintahan lima tahun ke depan. Mereka sekaligus sepakat menjaga situasi kondusif ini ke depan.

Baca juga: Membaca Peta Politik dari Pertemuan Megawati-Prabowo dan Manuver Koalisi Jokowi...

Muhaimin menekankan, kebersamaan dan kesolidan parpol menjadi kunci sukses pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, apabila ada permasalahan dalam koalisi, ia berharap diselesaikan secara musyawarah.

Keempat ketum parpol juga menegaskan, hingga kini, koalisinya belum membahas kemungkinan oposisi masuk ke kursi pemerintahan. Kini, yang menjadi fokus koalisi adalah menguatkan kesolidan dan kesatuan antarpartai koalisi.

Saat konferensi pers berlangsung, tidak tampak ketua umum atau elite parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf lain. Misalnya PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PSI atau PBB. 

Kompas TV Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membuka kemungkinan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden tahun 2024. Menurut Paloh, partainya bersedia mendukung Anies, tetapi keputusan selanjutnya dikembalikan pada Anies. Sementara itu, Anies Baswedan mengaku masih akan menuntaskan kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, pertemuan antara Surya Paloh dan Anies Baswedan dimaknai oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya sebagai simbol perlawanan politik Partai Nasdem. Menurut Yunarto, perlawanan dapat benar terjadi jika nantinya ada keputusan politik Jokowi atau PDI-P yang dinilai berbeda dengan Nasdem. Yunarto menilai Partai Nasdem sudah menegaskan sikapnya menolak Partai Gerindra masuk dalam barisan koalisi pemerintah. #AniesBaswedan #AniesCapres2024 #SuryaPaloh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com