Manuver 4 Parpol Pendukung Jokowi, Ingin Ada Negosiasi Ulang Pascapemilu?

Kompas.com - 25/07/2019, 13:50 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver politik Ketua Umum partai politik Nasdem, PKB, PPP, dan Golkar untuk menyolidkan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan menolak penambahan anggota partai baru dalam koalisi dianggap sebagai pesan kepada Joko Widodo untuk negosiasi ulang pascapemilu 2019.

Hal itu dikatakan peneliti dan pengamat politik CSIS, Arya Fernandes, dalam menilai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di DPP Nasdem Senin lalu.

"Manuver-manuver keempat ketum parpol itu menyiratkan bahwa mereka ingin ada negosiasi ulang dengan Jokowi. Negosiasi politik itu terbagi jadi dua, ada negosiasi prapemilu dan pasca pemilu," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Pertemuan Ketum Nasdem, PPP, PKB, dan Golkar, Sinyal Kekecewaan Koalisi?

Ia menganggap, negosiasi pascapemilu yang dikehendaki keempat ketum parpol tersebut muncul dari dinamika politik saat ini, terutama terkait dengan penjajakan Partai Gerindra yang menawarkan sejumlah program dan kadernya kepada PDI Perjuangan dalam pemerintahan.

Maka dari itu, lanjut Arya, partai-partai tersebut ingin ada rekalkulasi ulang anggota partai koalisi dan mengedepankan kesolidan komposisi anggota partai saat ini.

"Kalau dari pertemuan keempat ketum tersebut kan mereka ingin tidak ada penambahan partai baru dalam koalisi. Hal itu yang ingin dinegosiasikan dengan Jokowi, mereka ingin memberikan pesan kepada Jokowi bahwa mereka tidak main-main," paparnya kemudian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pesan rekalkulasi ulang dengan Jokowi itu terlihat karena tidak ada perwakilan dari PDI-P di pertemuan tersebut. Sinyal-sinyal itu memperlihatkan bahwa pilihan-pilihan politik PDI-P tak selamanya disukai," sambungnya.

Untuk itu, seperti diungkapkan Arya, pekerjaan rumah Jokowi ke depan adalah mengajak para ketum parpol koalisi untuk membahas kesolidan. Jokowi, tuturnya, perlu menegaskan apakah akan menambah partai baru atau tidak.

Diberitakan, empat ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019, Senin (22/7/2019), berkumpul di kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers malam harinya, sejumlah topik diungkapkan keempat ketum parpol ini. Antara lain, keempatnya sepakat bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf berjalan sekat dan tetap solid mendukung pemerintahan lima tahun ke depan. Mereka sekaligus sepakat menjaga situasi kondusif ini ke depan.

Baca juga: Membaca Peta Politik dari Pertemuan Megawati-Prabowo dan Manuver Koalisi Jokowi...

Muhaimin menekankan, kebersamaan dan kesolidan parpol menjadi kunci sukses pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, apabila ada permasalahan dalam koalisi, ia berharap diselesaikan secara musyawarah.

Keempat ketum parpol juga menegaskan, hingga kini, koalisinya belum membahas kemungkinan oposisi masuk ke kursi pemerintahan. Kini, yang menjadi fokus koalisi adalah menguatkan kesolidan dan kesatuan antarpartai koalisi.

Saat konferensi pers berlangsung, tidak tampak ketua umum atau elite parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf lain. Misalnya PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PSI atau PBB. 

Kompas TV Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membuka kemungkinan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden tahun 2024. Menurut Paloh, partainya bersedia mendukung Anies, tetapi keputusan selanjutnya dikembalikan pada Anies. Sementara itu, Anies Baswedan mengaku masih akan menuntaskan kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, pertemuan antara Surya Paloh dan Anies Baswedan dimaknai oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya sebagai simbol perlawanan politik Partai Nasdem. Menurut Yunarto, perlawanan dapat benar terjadi jika nantinya ada keputusan politik Jokowi atau PDI-P yang dinilai berbeda dengan Nasdem. Yunarto menilai Partai Nasdem sudah menegaskan sikapnya menolak Partai Gerindra masuk dalam barisan koalisi pemerintah. #AniesBaswedan #AniesCapres2024 #SuryaPaloh
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.