Kerja Sama PDI-P dan Gerindra Akan Menyulitkan Jokowi, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 25/07/2019, 13:36 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta penanganan sampah di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta penanganan sampah di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dan pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes, berpendapat, pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (24/7/2019), adalah penjajakan menuju kerja sama politik.

Namun, presiden terpilih Joko Widodo diprediksi akan menemui kesulitan dalam proses menuju kerja sama politik dengan Gerindra.

"Baik Gerindra maupun PDI-P masih dalam tahap pembahasan kerja sama dan perundingan soal koalisi ke depan, apakah Gerindra akan diakomodasi dalam koalisi atau tidak, tentu negosiasinya tidak mudah bagi Jokowi. Soalnya, negosiasi itu akan menimbulkan reaksi dari partai-partai koalisi 01," ujar Arya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

Partai-partai politik yang dimaksud ialah Partai Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Sebab, ketua umum empat partai politik tersebut sudah kompak menyatakan, menolak partai politik lain bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Kekompakan empat parpol ini sendiri pun melahirkan koalisi di dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka menyisakan PDI Perjuangan bersama enam parpol lain yang berdasarkan perolehan suara tidak signifikan, yakni Hanura, PSI, Perindo, PKPI, dan PBB.

"Ada blok politik di internal koalisi setelah empat ketum parpol itu bertemu di DPP Nasdem. Alhasil, ada poros politik dalam KIK, pertama yaitu poros empat ketum parpol dan kedua yaitu poros PDI-P ditambah Gerindra (apabila kerja sama politik terwujud). Hal itu tentu akan menyulitkan Jokowi menegosiasikan banyak hal dan kepentingan parpol," ujar Arya.

Agar tidak muncul keretakan, Arya berpendapat, Jokowi dan seluruh parpol pendukungnya mesti kembali berpegang kepada komitmen awal dibentuknya koalisi tersebut.

"Supaya tidak ada keretakan, sebaiknya Jokowi kembali kepada negosiasi awal sebelum pemilu dan sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi untuk menambah partai dalam koalisi," ujar Arya.

Baca juga: PDI-P Sebut Punya Konsep Pembangunan yang Sama dengan Gerindra

Diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu topik pembahasan antara Prabowo dan Megawati dalam pertemuannya Rabu kemarin adalah desain pemerintahan ke depan.

Hasto mengatakan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan Partai Gerindra.

"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada 2009, kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesis dalam hal kebijakan," ujar Hasto di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

"Maka, kalau kami berdua bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Politik kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Politik kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Karena 2009 itu kami diskusikan jadi platformnya," lanjut dia. 

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Nasional
Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Nasional
Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Nasional
Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Nasional
Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Nasional
Protes ke Pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ini yang Dikatakan Politikus PDI-P

Protes ke Pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ini yang Dikatakan Politikus PDI-P

Nasional
Bareskrim Musnahkan 341,6 Kilogram Sabu dan 51 Kilogram Ganja

Bareskrim Musnahkan 341,6 Kilogram Sabu dan 51 Kilogram Ganja

Nasional
Berkas Kasus Novel Baswedan Rampung, Polisi Dinilai Terburu-buru

Berkas Kasus Novel Baswedan Rampung, Polisi Dinilai Terburu-buru

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Penyebaran Virus Corona pada Jemaah Haji

Pemerintah Diminta Antisipasi Penyebaran Virus Corona pada Jemaah Haji

Nasional
Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Nasional
Komisi V DPR Rapat dengan Menteri PUPR hingga Pemprov DKI Jakarta, Bahas Penanganan Banjir

Komisi V DPR Rapat dengan Menteri PUPR hingga Pemprov DKI Jakarta, Bahas Penanganan Banjir

Nasional
WNI di Kapal Diamond Princess Belum Dievakuasi, Jokowi: Pemerintah Jangan Didesak-desak

WNI di Kapal Diamond Princess Belum Dievakuasi, Jokowi: Pemerintah Jangan Didesak-desak

Nasional
Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Bersifat Rahasia

Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Bersifat Rahasia

Nasional
Pemerintah Segera Sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pemerintah Segera Sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X