Kompas.com - 25/07/2019, 13:20 WIB
Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) keberatan dengan dua orang saksi yang dihadirkan Partai Nasdem dalam sidang sengketa pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara.

Pasalnya, dua orang saksi tersebut merupakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019. Menurut Evi, seharusnya KPPS berada di pihak KPU, bukan peserta pemilu.

"KPU keberatan karena mereka (KPPS) kan penyelenggara kita, seharusnya mereka itu bersaksi di barisan kita bukan di barisannya pemohon," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Hakim MK dalam Sidang: Mahkamah Konstitusi Bukan Keranjang Sampah

Meskipun tak ada aturan secara tertulis terkait hal ini, menurut Evi, secara moral seorang penyelenggara pemilu seharusnya bertanggung jawab terhadap tahapan pemilu dari sudut pandang penyelenggara.

Evi mengatakan, penyelenggara pemilu seharusnya tidak berpihak pada peserta pemilu dalam persidangan. Sebab, sidang sengketa hasil pemilu merupakan bagian dari tahapan pemilu.

"Ke depan ini akan kita catat, dan kita berharap kan semua penyelenggara itu kalau sudah jadi penyelenggara dia tidak berpihak. Walaupun setelah itu ya tentunya sampai selesai seluruh tahapan yang baru menjadi penyelenggara kita juga harusnya bersikap yang sama," kata Evi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Saat Petugas KPPS Bela Nasdem Melawan KPU di MK...

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa hasil pemilu legislatif yang dimohonkan Partai Nasdem, Kamis (25/7/2019).

Dalam perkara ini, Nasdem menghadirkan dua orang saksi. Saat diusut Hakim, dua orang saksi ini ternyata adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas saat pemungutan suara April lalu.

Dalam persidangan, Kuasa Hukum KPU sempat menyampaikan keberatannya oleh Majelis Hakim MK karena saksi yang diajukan Nasdem.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.