KPU Keberatan Nasdem Hadirkan Saksi Petugas KPPS dalam Sidang MK

Kompas.com - 25/07/2019, 13:20 WIB
Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) keberatan dengan dua orang saksi yang dihadirkan Partai Nasdem dalam sidang sengketa pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara.

Pasalnya, dua orang saksi tersebut merupakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019. Menurut Evi, seharusnya KPPS berada di pihak KPU, bukan peserta pemilu.

"KPU keberatan karena mereka (KPPS) kan penyelenggara kita, seharusnya mereka itu bersaksi di barisan kita bukan di barisannya pemohon," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Hakim MK dalam Sidang: Mahkamah Konstitusi Bukan Keranjang Sampah

Meskipun tak ada aturan secara tertulis terkait hal ini, menurut Evi, secara moral seorang penyelenggara pemilu seharusnya bertanggung jawab terhadap tahapan pemilu dari sudut pandang penyelenggara.

Evi mengatakan, penyelenggara pemilu seharusnya tidak berpihak pada peserta pemilu dalam persidangan. Sebab, sidang sengketa hasil pemilu merupakan bagian dari tahapan pemilu.

"Ke depan ini akan kita catat, dan kita berharap kan semua penyelenggara itu kalau sudah jadi penyelenggara dia tidak berpihak. Walaupun setelah itu ya tentunya sampai selesai seluruh tahapan yang baru menjadi penyelenggara kita juga harusnya bersikap yang sama," kata Evi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Saat Petugas KPPS Bela Nasdem Melawan KPU di MK...

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa hasil pemilu legislatif yang dimohonkan Partai Nasdem, Kamis (25/7/2019).

Dalam perkara ini, Nasdem menghadirkan dua orang saksi. Saat diusut Hakim, dua orang saksi ini ternyata adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas saat pemungutan suara April lalu.

Dalam persidangan, Kuasa Hukum KPU sempat menyampaikan keberatannya oleh Majelis Hakim MK karena saksi yang diajukan Nasdem.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X