Hakim MK dalam Sidang: Mahkamah Konstitusi Bukan "Keranjang Sampah"

Kompas.com - 25/07/2019, 12:40 WIB
Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Arief Hidayat menyatakan bahwa MK bukan "keranjang sampah" dalam menangani perkara Pemilu 2019.

Selagi masih bisa, perkara pemilu seharusnya diselesaikan dulu di tingkat bawah. Jika sudah tidak memungkinkan barulah perkara disengketakan ke MK.

Hal ini disampaikan Arief saat memeriksa perkara internal calon legislatif Partai Gerindra DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan (dapil) Binjai III, Sumatra Utara.

Pemohon adalah caleg nomor urut 07 bernama Bima Quartya. Ia mempersoalkan perolehan suara caleg nomor urut 2 bernama Joko Basuki yang juga berasal dari Gerindra dan dapil yang sama.

Melalui kuasa hukumnya, Irvan P Manuel, Pemohon menuding ada penggelembungan suara untuk Joko Basuki di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

Baca juga: Salah Sebut Nama Saksi, Hakim MK: Kami Juga Nggak Bodoh-Bodoh Amat...

Menurut formulir pencatatan penghitungan suara (C1), suara Joko di TPS itu nol. Namun, saat direkap di tingkat kecamatan, suara Joko berubah menjadi 18.

"Ketika ada suara tiba-tiba muncul yang 18 kami coba untuk mencari data. Akhirnya kami telah membuat laporan ke Bawaslu Kota Binjai," kata Irvan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Irvan lalu mengatakan, laporannya di Bawaslu tak ditindaklanjuti. Selain keterbatasan waktu, Bawaslu Kota Binjai berdalih bahwa persoalan penghitungan suara pemilu penyelesainnya berada di ranah MK.

Saat itulah, Arief menegaskan bahwa lembaganya bukan "keranjang sampah".

"MK itu bukan keranjang sampah, kalau tak bisa diselesaikan di tingkatnya, MK yang terakhir," kata Arief.

Baca juga: Respon Hakim MK Saat Diperintah Saksi...

Menanggapi Arief, Irvan menyebut dirinya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Bawaslu Kota Binjai Timur.

"Itu keterangan Bawaslu, Yang Mulia," kata dia.

Irvan juga mengatakan, pihaknya telah melaporkan perkara ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Proses di DKPP baru memasuki sidang perdana pada Senin, 22 Juli 2019.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X