Kompas.com - 25/07/2019, 12:40 WIB
Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan bahwa MK bukan "keranjang sampah" dalam menangani perkara Pemilu 2019.

Selagi masih bisa, perkara pemilu seharusnya diselesaikan dulu di tingkat bawah. Jika sudah tidak memungkinkan barulah perkara disengketakan ke MK.

Hal ini disampaikan Arief saat memeriksa perkara internal calon legislatif Partai Gerindra DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan (dapil) Binjai III, Sumatra Utara.

Pemohon adalah caleg nomor urut 07 bernama Bima Quartya. Ia mempersoalkan perolehan suara caleg nomor urut 2 bernama Joko Basuki yang juga berasal dari Gerindra dan dapil yang sama.

Melalui kuasa hukumnya, Irvan P Manuel, Pemohon menuding ada penggelembungan suara untuk Joko Basuki di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

Baca juga: Salah Sebut Nama Saksi, Hakim MK: Kami Juga Nggak Bodoh-Bodoh Amat...

Menurut formulir pencatatan penghitungan suara (C1), suara Joko di TPS itu nol. Namun, saat direkap di tingkat kecamatan, suara Joko berubah menjadi 18.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ketika ada suara tiba-tiba muncul yang 18 kami coba untuk mencari data. Akhirnya kami telah membuat laporan ke Bawaslu Kota Binjai," kata Irvan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Irvan lalu mengatakan, laporannya di Bawaslu tak ditindaklanjuti. Selain keterbatasan waktu, Bawaslu Kota Binjai berdalih bahwa persoalan penghitungan suara pemilu penyelesainnya berada di ranah MK.

Saat itulah, Arief menegaskan bahwa lembaganya bukan "keranjang sampah".

"MK itu bukan keranjang sampah, kalau tak bisa diselesaikan di tingkatnya, MK yang terakhir," kata Arief.

Baca juga: Respon Hakim MK Saat Diperintah Saksi...

Menanggapi Arief, Irvan menyebut dirinya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Bawaslu Kota Binjai Timur.

"Itu keterangan Bawaslu, Yang Mulia," kata dia.

Irvan juga mengatakan, pihaknya telah melaporkan perkara ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Proses di DKPP baru memasuki sidang perdana pada Senin, 22 Juli 2019.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Nasional
Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Nasional
Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Nasional
Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program 'Kita Jaga Kiai'

Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program "Kita Jaga Kiai"

Nasional
Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Nasional
PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

Nasional
Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Nasional
Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X