Jumat Besok, TKN Jokowi-Ma'ruf Resmi Bubar

Kompas.com - 25/07/2019, 12:33 WIB
Presiden terpilih Joko Widodo bersama wapres terpilih Maruf Amin dan jajaran TKN dalam konferensi pers usai penetapan presiden dan wapres di Kantor KPU, Minggu (30/6/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Presiden terpilih Joko Widodo bersama wapres terpilih Maruf Amin dan jajaran TKN dalam konferensi pers usai penetapan presiden dan wapres di Kantor KPU, Minggu (30/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko memastikan, TKN akan dibubarkan secara resmi pada Jumat (26/7/2019).

"Kami akan membuat acara pembubaran TKN," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Acara pembubaran TKN itu, lanjut Moeldoko, sudah dipercayakan kepada sekretaris jenderal masing-masing partai politik.

"Mungkin sekjen-sekjen sekarang akan membicarakan, apa kira-kira yang akan digelar nanti," ujar mantan Panglima TNI tersebut.

Moeldoko menambahkan, ia sempat berpikir bahwa TKN akan bersifat permanen selama jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Namun, ia belakangan menyadari bahwa politik bersifat dinamis. Pembubaran ini adalah salah satu bentuk dinamisme politik itu.

"Ternyata politik begitulah. Tidak ada sesuatu yang permanen. Semua sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Nah, itu sudah rumus politik, sudah seperti itu," kata dia.

Ia pun sekaligus mengapresiasi kekompakan TKN Jokowi-Ma'ruf selama masa Pemilihan Umum 2019.

Menurut Moeldoko, komunikasi sesama anggota TKN Jokowi-Ma'ruf yang terdiri atas sepuluh partai politik terbangun sangat baik.

TKN Koalisi Indonesia Kerja diketahui berjumlah 150 orang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X