Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membaca Peta Politik dari Pertemuan Megawati-Prabowo dan Manuver Koalisi Jokowi...

Kompas.com - 25/07/2019, 12:02 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pertemuan para tokoh politik sejak awal pekan hingga Rabu (24/7/2019) kemarin, memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika koalisi dan konstelasi politik jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober 2019.

Pada Selasa (23/7/2019), para ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar pertemuan. Namun, pertemuan ini tak dihadiri oleh pimpinan PDI Perjuangan.

Sementara, pada Rabu kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan sekaligus santap siang.

Di tempat yang berbeda pada hari yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasca bertemu Anies, Surya Paloh melontarkan wacana soal Pilpres 2024.

Baca juga: Cerita Megawati, Prabowo, dan Nasi Goreng...

Apakah dinamika yang terjadi selama beberapa hari ini menunjukkan adanya perpecahan dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai, manuver para petinggi parpol tak akan serta merta mengubah konstelasi koalisi.

“Itu bukan (perpecahan koalisi), karena sudah tutup buku lah istilahnya. Jadi tidak ada istilah pecah kongsi dan seterusnya. Ini lembar baru, momentum baru. Ini arena baru yang kemudian para pemain menyesuaikan diri,” kata Mada saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/7/2019) malam.

Pertemuan para tokoh politik ini, kata dia, bisa jadi menggambarkan adanya pergeseran orientasi kepentingan politik dari yang sebelumnya fokus di pemenangan Pilpres 2019 menjadi kepentingan di arena selanjutnya.

“Jadi ini kemudian menjadi semacam lembaran baru bagi para elite politik untuk melihat dan merancang pengelolaan politik ke depan,” jelas Mada.

“Ke depan itu dalam artian jangka pendek terkait dengan 2019-2024. Periode ke- 2 Pak Jokowi termasuk di situ isu kabinet, isu pengelolaan lembaga legislatif, dan yang jangka panjang untuk Pilpres 2024,” lanjut dia.

Analisa terhadap pertemuan para tokoh politik

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Mada menilai, pertemuan empat ketum parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum Nasdem Surya Paloh, tidak dapat diartikan sebagai perpecahan di internal koalisi.

“Misalnya soal susunan kabinet dan soal struktur di DPR. Siapa kemudian yang akan mendapat jabatan apa di DPR karena itu juga sangat menentukan relasi antara DPR dengan pemerintahan periode ke-2 Jokowi,” ujar dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.

Pasca-pertemuan, Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa mengakui, salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah soal komposisi Pimpinan MPR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com