JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar pertemuan dengan ketua umum partai koalisi Indonesia Kerja, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar pada Senin (22/7/2019).
Hadir di sana Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto.
Menariknya, pertemuan itu tanpa dihadiri perwakilan partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin lain, seperti PDI Perjuangan, Partai Hanura, PBB, dan PSI.
Usai pertemuan, Muhaimin mengaku hanya membicarakan kesolidan antarparpol KIK.
"Pokoknya tadi (pertemuan dengan Surya Paloh) hanya menjaga kebersamaan, soliditas partai-partai koalisi," ujar Muhaimin.
Baca juga: Muhaimin Tegaskan Tak Ada Rebutan Jatah Kursi di Koalisi Jokowi
Sementara itu, Airlangga menegaskan, partai-partai koalisi mereka tidak memiliki sekat dan tetap solid mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Sedangkan, Suharso Monoarfa mengaku ada pembicaraan terkait kursi Ketua MPR periode 2019-2024.
"Ada sedikit-sedikit (pembahasan pimpinan MPR). Pokoknya kami bicara koalisi ke depan, penajaman kami bagaimana membangun pemerintahan efektif ke depan," ujar Suharso.
Sinyal kecewa
Pertemuan tersebut sekilas tampak biasa sebagai partai koalisi pendukung Jokowi Maruf. Namun, ini dinilai tak wajar karena absennya PDI-P sebagai "ketua kelas" koalisi tersebut.
Pengamat komunikasi politik CSIS Arya Fernandes mengatakan, pertemuan parpol koalisi minus PDI-P bisa menjadi pertanda bahwa para ketua umum partai tersebut ingin melakukan rekalkulasi atau renegosiasi alokasi kabinet.
Sementara, Jokowi dan Megawati dinilai masih membuka peluang luas untuk melakukan diplomasi politik saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baca juga: Ketua DPP PDI-P: Jangan Sampai Ada Tambahan atau Koalisi Tidak Solid
Arya menilai, masuknya pemain baru dianggap akan mengganggu posisi parpol pendukung dalam proses penentuan kabinet.
"Saya melihat pertemuan dengan Surya Paloh ini bentuk kekecewaan mereka bagaimana skema koalisi dibentuk sejak awal. Saya kira mereka wajar kecewa karena ketika memutuskan dukung Jokowi, mereka siap dengan risiko politik yang mereka tanggung," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2019).