Ia meyakini Presiden Jokowi akan menerima kunjungan Prabowo dengan tangan terbuka, tanpa harus didampingi Megawati.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun menimpali hal yang sama. Bahkan lebih spesifik.
Dalam pertemuan tersebut, Hasto mengatakan Megawati dan Prabowo membahas bagaimana desain pemerintahan ke depan beserta struktur kabinet yang mampu mencapai semangat trisakti Bung Karno.
Saat ditanya apakah membahas menteri, Hasto kembali menjawab hal yang sama. Pertemuan itu, kata Hasto, lebih membicarakan desain pemerintahan yang baik dan struktur kabinet yang mampu mengantarkan pada semangat trisakti Bung Karno.
Hasto menambahkan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra sebelumnya.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi rencana Gerindra menawarkan konsep program kepada Presiden Joko Widodo untuk bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang efektif.
"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada tahun 2009, sehingga kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesa dalam hal kebijakan," ujar Hasto.
"Maka, kalau kami bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Politik kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Politik kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Karena 2009 itu kami diskusikan jadi platformnya," lanjut dia.
Baca juga: Gerindra Akan Tawarkan Program ke Jokowi, Ini Tanggapan TKN
Artinya, kemesraan PDI-P dengan Gerindra bisa dipastikan berlanjut ke depan.
Namun Hasto menyatakan, kesamaan pandangan tersebut bukan berarti Gerindra akan masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan.
Sebab, masuknya Gerindra dipastikan mendapatkan penolakan dari anggota parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf, yakni Nasdem, Golkar, PPP dan PKB. Sebab, keempat parpol itu sudah cukup lugas mengatakan, menolak masuknya anggota baru dalam koalisi.
Bisa jadi, peluang kerja sama dengan Gerindra terbangun di legislatif, MPR dan Pilkada serentak lainnya.
"Pak jokowi kan juga mendengar, kemarin, ketika Pak Surya Paloh, Pak Airlangga, untuk tidak (menambah anggota) koalisi. Kita lihat dari sisi positifnya bahwa koalisi harus dibangun sebelum pilpres," ujar Hasto.
"Tapi kan ada ruang kerja sama di parlemen, ada ruang kerja sama di MPR. Ada upaya untuk menyepakati sistem politik ke depan. Sistem pemilu itu apakah terbuka atau tertutup," lanjut dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.