Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasi Goreng Pemersatu Megawati-Prabowo dan Kerja Sama Politik Gerindra-Pemerintah...

Kompas.com - 25/07/2019, 09:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Kompas TV Benarkah Gerindra semakin merapat dan apakah koalisi internal Jokowi malah menunjukan perlawanan? Karena disaat yang sama, Partai Nasdem melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di mana salah satu poinnya berbicara peluang 2024. Apakah pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto telah mengusik koalisi parpol pendukung Joko Widodo?<br /> <br /> Apakah pertemuan Nasdem dan Gubernur DKI Jakarta yang berlangsung hampir bersamaan dengan pertemuan Mega-Prabowo sebagai langkah politik untuk menjaga posisi tawar Nasdem di dalam koalisi?<br /> <br /> Kita bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan, kemudian ada politisi Partai Gerindra Miftah Nur Sabri, lalu Ketua DPP PKB Lukman Edy dan Politisi Partai Nasdem/ Zulfan Lindan.

Ia meyakini Presiden Jokowi akan menerima kunjungan Prabowo dengan tangan terbuka, tanpa harus didampingi Megawati.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun menimpali hal yang sama. Bahkan lebih spesifik.

Dalam pertemuan tersebut, Hasto mengatakan Megawati dan Prabowo membahas bagaimana desain pemerintahan ke depan beserta struktur kabinet yang mampu mencapai semangat trisakti Bung Karno.

Saat ditanya apakah membahas menteri, Hasto kembali menjawab hal yang sama. Pertemuan itu, kata Hasto, lebih membicarakan desain pemerintahan yang baik dan struktur kabinet yang mampu mengantarkan pada semangat trisakti Bung Karno.

Hasto menambahkan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra sebelumnya.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi rencana Gerindra menawarkan konsep program kepada Presiden Joko Widodo untuk bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang efektif.

"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada tahun 2009, sehingga kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesa dalam hal kebijakan," ujar Hasto.

"Maka, kalau kami bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Politik kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Politik kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Karena 2009 itu kami diskusikan jadi platformnya," lanjut dia.

Baca juga: Gerindra Akan Tawarkan Program ke Jokowi, Ini Tanggapan TKN

Artinya, kemesraan PDI-P dengan Gerindra bisa dipastikan berlanjut ke depan.

Namun Hasto menyatakan, kesamaan pandangan tersebut bukan berarti Gerindra akan masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Sebab, masuknya Gerindra dipastikan mendapatkan penolakan dari anggota parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf, yakni Nasdem, Golkar, PPP dan PKB. Sebab, keempat parpol itu sudah cukup lugas mengatakan, menolak masuknya anggota baru dalam koalisi.

Bisa jadi, peluang kerja sama dengan Gerindra terbangun di legislatif, MPR dan Pilkada serentak lainnya.

"Pak jokowi kan juga mendengar, kemarin, ketika Pak Surya Paloh, Pak Airlangga, untuk tidak (menambah anggota) koalisi. Kita lihat dari sisi positifnya bahwa koalisi harus dibangun sebelum pilpres," ujar Hasto.

"Tapi kan ada ruang kerja sama di parlemen, ada ruang kerja sama di MPR. Ada upaya untuk menyepakati sistem politik ke depan. Sistem pemilu itu apakah terbuka atau tertutup," lanjut dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com