Menanggapi pernyataan itu, Megawati mengatakan bahwa inilah kelebihan perempuan saat menjadi politikus. Ia dapat menjadikan masakan sebagai "senjata" yang digunakan untuk sebuah diplomasi politik.
"Untunglah kalau perempuan pemimpin dan politisi, ada bagian yang mudah meluluhkan hati laki-laki. Itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh," kata putri Presiden pertama RI Soekarno itu disambut tawa Prabowo.
Nasi goreng, menurut Megawati, menjadi sangat ampuh dalam menyatukan kembali pandangan kedua orang yang pernah berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2009 itu.
Prabowo lalu melanjutkan pembicaraan mengenai isi pertemuannya dengan Megawati. Ia menyadari, Pilpres 2019 merupakan momentum perbedaan politik paling tajam dengan Megawati. Namun usai gelaran pesta demokrasi selesai, tali silaturahim tidak sepantasnya terputus.
"Kami mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsipil menurut saya. Karena yang utama kami sama-sama patriot, komit kepada NKRI sebagai harga mati. Jadi kalau ada perbedaan, biasa," ujar Prabowo.
"Di ujungnya, kami selalu ingin melanjutkan tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun, hubungan yang baik sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan," lanjut dia.
Mega kemudian menimpali. Dalam pertemuan tadi, Mega meminta kepada Prabowo bahwa perbedaan pandangan politik tidak harus menghalangi jalinan tali silaturahim. Ia pun ingin perbedaan pendapat selama Pilpres tidak diteruskan.
Untuk mengakhiri spekulasi bahwa ia dan Prabowo masih berbeda pandangan, Megawati mengundang Prabowo untuk menghadiri Kongres V PDI-P di Bali tanggal 8-10 Agustus.
Undangan itu disampaikan langsung oleh Megawati di hadapan para wartawan. Prabowo menyanggupi undangan tersebut.
"Saya tadi tanya juga sama Mas Bowo, daripada menjadi hal yang digoreng-goreng gitu, saya tanya, 'Mas mau diundang enggak sama saya? kemana Mbak? Ke Kongres. Ya mau dong. Kalau mau, saya undang. Kalau enggak mau, enggak apa-apa," ujar Megawati menceritakan kembali dialognya dengan Prabowo.
Ihwal apakah kemesraan PDI-P dengan Gerindra berdampak bagi pengisian formasi Kabinet Kerja Jilid II, Megawati mengatakan, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
Megawati hanya mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi.
"Enggak ada koalisi, tidak ada oposisi dalam sistem ketatanegaraan kita. Tapi kalau berbeda hanya karena pilihan, itu monggo saja. Sehingga yang namanya dialog sangat diperlukan," ujar Megawati.
"Tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan presiden terpilih karena pada beliau sebenarnya hak prerogatif ada, bukan pada saya. Kalau menyampaikan, saya akan sampaikan begitu juga dari teman-teman (koalisi) yang lain," lanjut dia.
Baca juga: PDI-P Sebut Punya Konsep Pembangunan yang Sama dengan Gerindra
Apabila Gerindra ingin berkontribusi terhadap pembangunan negara, Megawati menyambutnya dengan baik. Namun apabila ada hal-hal teknis yang perlu dibicarakan, Megawati menyarankan Prabowo langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.