Nasi Goreng Pemersatu Megawati-Prabowo dan Kerja Sama Politik Gerindra-Pemerintah...

Kompas.com - 25/07/2019, 09:25 WIB
Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung Dokumentasi PDI-PMegawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung

Menanggapi pernyataan itu, Megawati mengatakan bahwa inilah kelebihan perempuan saat menjadi politikus. Ia dapat menjadikan masakan sebagai "senjata" yang digunakan untuk sebuah diplomasi politik.

"Untunglah kalau perempuan pemimpin dan politisi, ada bagian yang mudah meluluhkan hati laki-laki. Itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh," kata putri Presiden pertama RI Soekarno itu disambut tawa Prabowo.

Nasi goreng, menurut Megawati, menjadi sangat ampuh dalam menyatukan kembali pandangan kedua orang yang pernah berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2009 itu.

Prabowo lalu melanjutkan pembicaraan mengenai isi pertemuannya dengan Megawati. Ia menyadari, Pilpres 2019 merupakan momentum perbedaan politik paling tajam dengan Megawati. Namun usai gelaran pesta demokrasi selesai, tali silaturahim tidak sepantasnya terputus.

"Kami mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsipil menurut saya. Karena yang utama kami sama-sama patriot, komit kepada NKRI sebagai harga mati. Jadi kalau ada perbedaan, biasa," ujar Prabowo.

"Di ujungnya, kami selalu ingin melanjutkan tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun, hubungan yang baik sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan," lanjut dia.

Mega kemudian menimpali. Dalam pertemuan tadi, Mega meminta kepada Prabowo bahwa perbedaan pandangan politik tidak harus menghalangi jalinan tali silaturahim. Ia pun ingin perbedaan pendapat selama Pilpres tidak diteruskan.

Untuk mengakhiri spekulasi bahwa ia dan Prabowo masih berbeda pandangan, Megawati mengundang Prabowo untuk menghadiri Kongres V PDI-P di Bali tanggal 8-10 Agustus.

Undangan itu disampaikan langsung oleh Megawati di hadapan para wartawan. Prabowo menyanggupi undangan tersebut.

"Saya tadi tanya juga sama Mas Bowo, daripada menjadi hal yang digoreng-goreng gitu, saya tanya, 'Mas mau diundang enggak sama saya? kemana Mbak? Ke Kongres. Ya mau dong. Kalau mau, saya undang. Kalau enggak mau, enggak apa-apa," ujar Megawati menceritakan kembali dialognya dengan Prabowo.

Kerja Sama, Bukan Koalisi

Ihwal apakah kemesraan PDI-P dengan Gerindra berdampak bagi pengisian formasi Kabinet Kerja Jilid II, Megawati mengatakan, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

Megawati hanya mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi.

"Enggak ada koalisi, tidak ada oposisi dalam sistem ketatanegaraan kita. Tapi kalau berbeda hanya karena pilihan, itu monggo saja. Sehingga yang namanya dialog sangat diperlukan," ujar Megawati.

"Tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan presiden terpilih karena pada beliau sebenarnya hak prerogatif ada, bukan pada saya. Kalau menyampaikan, saya akan sampaikan begitu juga dari teman-teman (koalisi) yang lain," lanjut dia.

Baca juga: PDI-P Sebut Punya Konsep Pembangunan yang Sama dengan Gerindra

Apabila Gerindra ingin berkontribusi terhadap pembangunan negara, Megawati menyambutnya dengan baik. Namun apabila ada hal-hal teknis yang perlu dibicarakan, Megawati menyarankan Prabowo langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X