Kompas.com - 25/07/2019, 09:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua poros kekuatan politik yang berseberangan selama Pilpres 2019 lalu, mesra sesaat, entah berlanjut atau tidak. Hal itu terwujud dalam pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Pertemuan keduanya berlangsung satu hari setelah PKB, PPP, Nasdem, dan Golkar selaku pengusung Joko Widodo-Ma'ruf menyatakan menolak penambahan anggota koalisi baru usai Pilpres.

Seolah menunjukkan sinyal berbeda dengan keempat rekan koalisinya di Pilpres 2019 terkait penambahan anggota koalisi itu, PDI-P justru menyambut hangat kedatangan Prabowo. Kehangatan yang sama pun ditunjukkan sang tamu kala beranjangsana ke rumah Megawati.

Prabowo tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 12.30 WIB. Ia didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo.

Begitu sang tamu tiba, Megawati menyambutnya di teras rumah. Senyum terpancar dari wajah Megawati saat menyambut Prabowo. Demikian pula dengan Prabowo.

Baca juga: Saat Prabowo Pilih Batik daripada Safari Ketika Temui Megawati...

Prabowo yang terbiasa mengenakan safari cokelat berkantong empat, lebih memilih menggunakan batik lengan panjang bermotif parang ketika bertemu Megawati ini.

Megawati didampingi mantan Sekjen PDI-P sekaligus Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, putra dan putri, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani, serta Kepala Badan Intelijen Negara yang juga mantan ajudan Megawati saat menjabat Presiden ke-5 RI, Budi Gunawan.

Megawati dan Prabowo kemudian bersalaman dan menyempatkan diri menyapa pewarta sebelum masuk ke rumah. Senyum tidak lepas dari wajah keduanya dan orang-orang di sekitarnya.

Silaturahim Lewat Nasi Goreng

Sebelum melakukan pembicaraan, Megawati menjamu Prabowo dengan beragam menu yang telah ia siapkan khusus. Mulai dari menu pembuka bakwan jagung hingga menu utama, nasi goreng.

Selanjutnya, Megawati dan Prabowo melakukan pembicaraan empat mata. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam.

Sekira pukul 14.30 WIB, keduanya beranjak keluar ke teras rumah untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada wartawan.

Wajah Megawati terlihat sumringah sepanjang memberikan keterangan kepada wartawan. Demikian pula dengan Prabowo.

Prabowo memuji kelezatan nasi goreng buatan Megawati.

"Ibu Mega memenuhi janjinya memasak nasi goreng untuk kami," ucap Prabowo.

"Luar biasa, saya sampai nambah. Tapi Beliau (Megawati) ingatkan saya untuk diet," kata Prabowo sembari mengusap perutnya

Baca juga: Cerita Megawati, Prabowo, dan Nasi Goreng...

Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono AnungDokumentasi PDI-P Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung
Menanggapi pernyataan itu, Megawati mengatakan bahwa inilah kelebihan perempuan saat menjadi politikus. Ia dapat menjadikan masakan sebagai "senjata" yang digunakan untuk sebuah diplomasi politik.

"Untunglah kalau perempuan pemimpin dan politisi, ada bagian yang mudah meluluhkan hati laki-laki. Itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh," kata putri Presiden pertama RI Soekarno itu disambut tawa Prabowo.

Nasi goreng, menurut Megawati, menjadi sangat ampuh dalam menyatukan kembali pandangan kedua orang yang pernah berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2009 itu.

Prabowo lalu melanjutkan pembicaraan mengenai isi pertemuannya dengan Megawati. Ia menyadari, Pilpres 2019 merupakan momentum perbedaan politik paling tajam dengan Megawati. Namun usai gelaran pesta demokrasi selesai, tali silaturahim tidak sepantasnya terputus.

"Kami mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsipil menurut saya. Karena yang utama kami sama-sama patriot, komit kepada NKRI sebagai harga mati. Jadi kalau ada perbedaan, biasa," ujar Prabowo.

"Di ujungnya, kami selalu ingin melanjutkan tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun, hubungan yang baik sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan," lanjut dia.

Mega kemudian menimpali. Dalam pertemuan tadi, Mega meminta kepada Prabowo bahwa perbedaan pandangan politik tidak harus menghalangi jalinan tali silaturahim. Ia pun ingin perbedaan pendapat selama Pilpres tidak diteruskan.

Untuk mengakhiri spekulasi bahwa ia dan Prabowo masih berbeda pandangan, Megawati mengundang Prabowo untuk menghadiri Kongres V PDI-P di Bali tanggal 8-10 Agustus.

Undangan itu disampaikan langsung oleh Megawati di hadapan para wartawan. Prabowo menyanggupi undangan tersebut.

"Saya tadi tanya juga sama Mas Bowo, daripada menjadi hal yang digoreng-goreng gitu, saya tanya, 'Mas mau diundang enggak sama saya? kemana Mbak? Ke Kongres. Ya mau dong. Kalau mau, saya undang. Kalau enggak mau, enggak apa-apa," ujar Megawati menceritakan kembali dialognya dengan Prabowo.

Kerja Sama, Bukan Koalisi

Ihwal apakah kemesraan PDI-P dengan Gerindra berdampak bagi pengisian formasi Kabinet Kerja Jilid II, Megawati mengatakan, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

Megawati hanya mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi.

"Enggak ada koalisi, tidak ada oposisi dalam sistem ketatanegaraan kita. Tapi kalau berbeda hanya karena pilihan, itu monggo saja. Sehingga yang namanya dialog sangat diperlukan," ujar Megawati.

"Tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan presiden terpilih karena pada beliau sebenarnya hak prerogatif ada, bukan pada saya. Kalau menyampaikan, saya akan sampaikan begitu juga dari teman-teman (koalisi) yang lain," lanjut dia.

Baca juga: PDI-P Sebut Punya Konsep Pembangunan yang Sama dengan Gerindra

Apabila Gerindra ingin berkontribusi terhadap pembangunan negara, Megawati menyambutnya dengan baik. Namun apabila ada hal-hal teknis yang perlu dibicarakan, Megawati menyarankan Prabowo langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

Ia meyakini Presiden Jokowi akan menerima kunjungan Prabowo dengan tangan terbuka, tanpa harus didampingi Megawati.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun menimpali hal yang sama. Bahkan lebih spesifik.

Dalam pertemuan tersebut, Hasto mengatakan Megawati dan Prabowo membahas bagaimana desain pemerintahan ke depan beserta struktur kabinet yang mampu mencapai semangat trisakti Bung Karno.

Saat ditanya apakah membahas menteri, Hasto kembali menjawab hal yang sama. Pertemuan itu, kata Hasto, lebih membicarakan desain pemerintahan yang baik dan struktur kabinet yang mampu mengantarkan pada semangat trisakti Bung Karno.

Hasto menambahkan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra sebelumnya.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi rencana Gerindra menawarkan konsep program kepada Presiden Joko Widodo untuk bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang efektif.

"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada tahun 2009, sehingga kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesa dalam hal kebijakan," ujar Hasto.

"Maka, kalau kami bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Politik kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Politik kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Karena 2009 itu kami diskusikan jadi platformnya," lanjut dia.

Baca juga: Gerindra Akan Tawarkan Program ke Jokowi, Ini Tanggapan TKN

Artinya, kemesraan PDI-P dengan Gerindra bisa dipastikan berlanjut ke depan.

Namun Hasto menyatakan, kesamaan pandangan tersebut bukan berarti Gerindra akan masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Sebab, masuknya Gerindra dipastikan mendapatkan penolakan dari anggota parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf, yakni Nasdem, Golkar, PPP dan PKB. Sebab, keempat parpol itu sudah cukup lugas mengatakan, menolak masuknya anggota baru dalam koalisi.

Bisa jadi, peluang kerja sama dengan Gerindra terbangun di legislatif, MPR dan Pilkada serentak lainnya.

"Pak jokowi kan juga mendengar, kemarin, ketika Pak Surya Paloh, Pak Airlangga, untuk tidak (menambah anggota) koalisi. Kita lihat dari sisi positifnya bahwa koalisi harus dibangun sebelum pilpres," ujar Hasto.

"Tapi kan ada ruang kerja sama di parlemen, ada ruang kerja sama di MPR. Ada upaya untuk menyepakati sistem politik ke depan. Sistem pemilu itu apakah terbuka atau tertutup," lanjut dia.

 

Kompas TV Benarkah Gerindra semakin merapat dan apakah koalisi internal Jokowi malah menunjukan perlawanan? Karena disaat yang sama, Partai Nasdem melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di mana salah satu poinnya berbicara peluang 2024. Apakah pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto telah mengusik koalisi parpol pendukung Joko Widodo?<br /> <br /> Apakah pertemuan Nasdem dan Gubernur DKI Jakarta yang berlangsung hampir bersamaan dengan pertemuan Mega-Prabowo sebagai langkah politik untuk menjaga posisi tawar Nasdem di dalam koalisi?<br /> <br /> Kita bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan, kemudian ada politisi Partai Gerindra Miftah Nur Sabri, lalu Ketua DPP PKB Lukman Edy dan Politisi Partai Nasdem/ Zulfan Lindan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Pacaran dengan Anak di Bawah Umur

Pasal Pacaran dengan Anak di Bawah Umur

Nasional
Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
KPK Minta Sejumlah Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Sejumlah Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Bergabung dengan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Bergabung dengan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.