Hanura Minta Jokowi Perhatian pada Parpol-parpol KIK yang Tak Lolos Parlemen

Kompas.com - 24/07/2019, 20:52 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta berserta jajaran usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (24/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta berserta jajaran usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (24/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) meminta presiden terpilih Joko Widodo memberi perhatian kepada partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang tak lolos parlemen.

Sebab, partai-partai tersebut memiliki pengaruh bagi Jokowi-Ma'ruf selama Pilpres 2019.

"Saya kira perlu dipikirkan. Bukan perlu mendapatkan di kabinet, tapi perlu dipikirkan kenapa? Yang tidak lolos itu juga punya warna punya angka punya jumlah yang mendukung Pak Jokowi," kata Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, OSO Sodorkan 40 Kader Hanura Sebagai Menteri

OSO mengatakan, perhatian yang diberikan Jokowi tak perlu dengan mengangkat menteri dari salah satu kader dalam parpol tersebut. Menurut dia, apresiasi Jokowi kepada partai-partai itu bisa dengan cara apa saja.

Salah satunya, Ia mencontohkan, Jokowi bisa melibatkan partai-partai tersebut dalam setiap kegiatan pemerintah.

"Bisa umpamanya setiap kali event Anda dilibatkan, Anda diundang, Anda diajak, itu semacam apresiasi yang lebih tinggi nilainya daripada menempatkan seseorang di kabinet. Kenapa? karena kita nggak pernah ditinggalkan," pungkasnya.

Baca juga: Hanura Sebut Pertemuan 4 Ketum Parpol di Kantor Nasdem Bahas Kursi MPR

Diketahui, Partai Hanura tak lolos ke parlemen dalam Pemilu 2019. Jumlah suara yang diperoleh Hanura dalam Pileg 2019 sebesar 1,54 persen sehingga tak mencapai ambang batas parlemen yakni 4 persen.

Adapun partai-partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf yang tidak lolos ke parlemen adalah PSI, PKPI dan Perindo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X