Jika Prabowo Ingin Bertemu dan Bekerja Sama dengan Jokowi, Apa Kata Megawati?

Kompas.com - 24/07/2019, 14:47 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) didampingi Puan Maharani (kedua kiri), Prananda Prabowo (kanan) serta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto (kiri) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) di kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019).  ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) didampingi Puan Maharani (kedua kiri), Prananda Prabowo (kanan) serta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto (kiri) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) di kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa dia mempersilakan jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo.

Hal ini diungkapkan Megawati usai bertemu Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019). Saat itu, Megawati menjawab pertanyaan wartawan.

"Wartawan kok enggak dengerin saya ngomong. Kalau mau ketemu boleh saja. karena dalam rangka menjalin persahabatan, persaudaraan demi bangsa dan negara," ucap Megawati.

Megawati juga menyatakan bahwa dalam pertemuan itu Prabowo juga mengajaknya untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Puji Nasi Goreng Buatan Megawati, Prabowo Sampai Nambah

Putri presiden pertama RI ini pun bersedia menemani Prabowo jika ingin bertemu Jokowi.

"Kalau menurut saya, 'langsung saja, Mas (Prabowo), kalau mau ketemu Pak Jokowi'." kata Megawati.

Lalu apa tanggapan Megawati jika Prabowo dan Partai Gerindra ingin menjalin kerja sama dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin?

"Semua itu hak prerogatif presiden terpilih," kata Megawati.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X