Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Prabowo Pilih Batik daripada Safari Ketika Temui Megawati...

Kompas.com - 24/07/2019, 12:54 WIB
Kristian Erdianto,
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggalkan pakaian khasnya ketika bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Rabu (24/7/2019).

Saat turun dari mobilnya, tidak seperti biasanya, Prabowo tampak tidak mengenakan kemeja safari berwarna krem atau putih seperti yang sehari-hari dikenakan.

Juga tidak tampak peci hitam di yang kerap dikenakan di kepalanya.

Kali ini, calon presiden nomor urut 02 pada Pemilu 2019 itu memilih mengenakan batik lengan panjang dengan motif utama parang.

Bahkan, ketika bertemu Presiden Joko Widodo di Stasiun MRT Lebak Bulus, 13 Juli 2019, Prabowo tidak mengenakan batik.

Saat pertemuan di Sabtu pagi itu, Prabowo mengenakan kemeja safari yang menjadi ciri khasnya.

Catatan pemberitaan Kompas.com, motif parang merupakan motif batik tertua di Indonesia yang diciptakan pada abad ke-17 oleh Panembahan Senopati.

Berdasarkan sejarahnya, motif parang termasuk dalam motif larangan yang hanya bisa digunakan oleh raja.

Seiring perkembangan zaman, motif tersebut bisa digunakan oleh siapa saja.

Namun, mereka yang bukan berasal dari kalangan bangsawan tetap tidak bisa menggunakan motif parang saat berkunjung ke keraton.

Saat datang, Prabowo disambut putri dan putra Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo di pelataran rumah Megawati.

Megawati juga turut menyambut Prabowo. Sambutan Megawati dilakukan dengan menunggu di teras.

Diiringi senyum, mereka pun masuk ke dalam rumah.

Rencananya, keduanya akan makan siang terkebih dahulu sebelum melakukan pembicaraan.

Sekjen PDI-P Hasto Kristandyo yang ikut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, Megawati menyiapkan menu khusus untuk Prabowo.

Halaman:


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com