Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim MK: Saksi Bohong Tak Diterima di Neraka, Tapi di Pojok Monas

Kompas.com - 24/07/2019, 11:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat tidak bosan-bosannya mengingatkan saksi yang hadir dalam persidangan sengketa pileg 2019 untuk memberikan keterangan yang benar.

Termasuk dalam sidang gugatan hasil pileg dengan pemohon Partai Nasdem untuk DPR RI daerah pemilihan Aceh 1 yang digelar di MK, Rabu (24/7/2019).

Awalnya, seorang saksi yang diajukan Nasdem bernama Taf Haikal dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan.

Arief lalu bertanya kepada Haikal soal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara pileg di Provinsi Aceh.

"Rekapitulasi di Aceh kapan?" Tanya Arief.

"Sekitar April, Yang Mulia," jawab Haikal.

Hakim Arief kemudian bertanya lagi, "tanggalnya mulai kapan sampai kapan?"

"Enggak ingat," jawab Haikal.

Baca juga: Kelakar Hakim MK Soal Saksi yang Tidak Diterima di Surga dan Neraka

Mendengar jawaban Haikal, Arief lantas mengingatkan saksi yang lain untuk memberi keterangan sebenar-benarnya. Jika memberi keterangan palsu, saksi terancam hukuman pidana.

"Untuk semua saksi saja. Baik yang hadir di sini atau di vicon (video telekonferensi), anda semua sudah disumpah harus memberikan keterangan sebenar-benarnya. Apakah itu laporan dari bawahannya, apakah itu disaksikan langsung, itu harus disampaikan yang sebenar-benarnya," kata Arief.

"Karena sumpah ini kalau sumpah palsu, ternyata ditemukan sumpah palsu, maka ada risiko. Bisa dipidana," lanjut dia.

Arief juga menambahkan, keterangan yang diberikan saksi kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Ia pun berkelakar, saksi yang memberi keterangan palsu tidak akan diterima di surga maupun neraka.

"Jadi, ada orang yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Kalau yang sumpahnya bohong, neraka saja enggak mau terima. Itu berada di pojok-pojok Monas itu," kata Arief kemudian terkekeh.

Seisi ruang sidang pun ikut tertawa mendengar kelakar sang hakim.

 

Kompas TV Pertemuan 4 ketua umum partai Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin di kantor DPP Nasdem pada Senin (22/7) malam memunculkan pertanyaan karena tidak dihadiri ketua umum parpol koalisi lainnya, termasuk PDI Perjuangan. Pertemuan yang disebut biasa saja, tapi justru dianggap tak biasa oleh sejumlah kalangan. Lalu, isyarat apa yang bisa dibaca dari pertemuan 4 ketum parpol ini? Simak dialognya dengan Ketua DPP Nasdem Taufik Basari, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira, serta analis politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. #KoalisiJokowiMaruf #MenteriJokowi #Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com