PKS Dukung Kesolidan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Menolak Penambahan Anggota

Kompas.com - 24/07/2019, 09:05 WIB
Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Pipin Sopian, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimKetua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Pipin Sopian, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, mendukung kesolidan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika memang menolak penambahan partai politik baru di koalisinya.

Menurut Pipin, ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik dan pemerintahan.

"Untuk kebaikan bersama sebaiknya memang tidak semua partai ditarik atau menarik diri jadi koalisi partai pendukung pemerintah. Perlu ada koalisi partai oposisi yang kredibel dan bermartabat sebagai penyeimbang pemerintahan," ujar Pipin kepada Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

Hingga saat ini, hanya PKS yang sudah memutuskan menjadi oposisi di pemerintahan lima tahun ke depan. Adapun Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno belum mengambil keputusan arah politiknya.

Baca juga: Ketua DPP PDI-P: Jangan Sampai Ada Tambahan atau Koalisi Tidak Solid

Pipin melanjutkan, adanya oposisi yang seimbang dengan koalisi partai pemerintahan membuat demokrasi Indonesia menjadi sehat.

Koalisi oposisi seperti yang dikomandoi PKS dan Partai Gerindra pada 2014-2019 misalnya, bisa diterapkan kembali untuk lima tahun ke depan.

"Meskipun sistem yang kita gunakan sistem presidensial dan tidak diatur dalam konstitusi, namun tidak dilarang dan dalam praktiknya kita sudah menerapkan koalisi partai oposisi seperti dilakukan Gerindra dan PKS pada 2014-2019. Ini sehat bagi demokrasi," kata Pipin.

"Jangan sampai DPR hanya jadi alat stempel kebijakan pemerintah. Partai politik kehilangan daya kritis karena sudah digadai jabatan menteri. Makanya saya setuju kesolidan KIK," tuturnya.

Baca juga: Mardani: Tak Elok Partai Koalisi KIK Dikte Presiden

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira mengatakan, jangan sampai penambahan anggota koalisi justru membuat parpol yang bergabung di dalamnya tidak solid.

"Bahwa di luar itu ada suara-suara yang ingin bergabung, tapi yang penting pertama itu koalisi solid. Sehingga jangan sampai ada penambahan atau ini justru membuat koalisi tidak solid," kata Andreas, Selasa (23/7/2019).

Kemudian, empat ketua umum dari partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019, berkumpul di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (22/7/2019).

Mereka yang berkumpul adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah.

Keempatnya sepakat bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf berjalan solid dan berharap ini terjaga dalam lima tahun ke depan.

Mereka juga menegaskan, hingga kini koalisinya belum membahas kemungkinan oposisi masuk ke kursi pemerintahan.

Baca juga: Manuver 4 Ketum Parpol Jokowi-Ma'ruf di Tengah Isu Tambahan Koalisi...



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X