Kompas.com - 23/07/2019, 21:27 WIB
Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaSidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bercerita, ruang kerjanya di kantor kini serupa gudang.

Sebab, ruang kerja Arief dan delapan hakim MK lain di Gedung MK dipenuhi berkas-berkas perselisihan hasil pemilu legislatif yang sedang diperiksa. 

Arief menceritakan hal ini saat memeriksa perkara yang diajukan Partai Golkar untuk DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur.

Awalnya, Kuasa Hukum Partai Golkar meminta izin kepada Arief untuk membawa saksi tambahan setelah sebelumnya menghadirkan tiga orang saksi.

Kuasa hukum Golkar mengaitkan dengan saksi yang dihadirkan pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa pilpres sebanyak 15 orang.

Baca juga: Gelar Sidang Lewat Video Telekonferensi, Ini Penjelasan MK

Arief lantas menolak permintaan ini. Selain perkara pileg dibatasi tiga orang saksi, Arief menyampaikan, keterangan saksi tidak menjadi pertimbangan utama putusan Majelis Hakim MK

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau di perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) masalah saksi itu enggak begitu menduduki posisi penting. Posisi penting di dalam perkara PHPU adalah bukti tertulis," kata Arief dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Arief mengatakan, dalam perkara pilpres, pihak pemohon, termohon, dan terkait boleh menghadirkan saksi maksimal 15 orang karena perkaranya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, pada pemeriksaan perkara Pilpres 2019, bukti yang dihadirkan pun lebih banyak dokumen tulisan ketimbang keterangan saksi.

"Makanya Pak Bambang Widjojanto (Kuasa Hukum Prabowo-Sandi) untuk beradu bukti formal dengan termohon Pak Ali Nurdin (Kuasa Hukum KPU) dan pihak terkaitnya Prof Yusril (Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf) yang diadu itu bukti-bukti tertulis, surat, tulisan," ujar Arief.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.