Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Kompas.com - 23/07/2019, 21:27 WIB
Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaSidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bercerita, ruang kerjanya di kantor kini serupa gudang.

Sebab, ruang kerja Arief dan delapan hakim MK lain di Gedung MK dipenuhi berkas-berkas perselisihan hasil pemilu legislatif yang sedang diperiksa. 

Arief menceritakan hal ini saat memeriksa perkara yang diajukan Partai Golkar untuk DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur.

Awalnya, Kuasa Hukum Partai Golkar meminta izin kepada Arief untuk membawa saksi tambahan setelah sebelumnya menghadirkan tiga orang saksi.

Kuasa hukum Golkar mengaitkan dengan saksi yang dihadirkan pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa pilpres sebanyak 15 orang.

Baca juga: Gelar Sidang Lewat Video Telekonferensi, Ini Penjelasan MK

Arief lantas menolak permintaan ini. Selain perkara pileg dibatasi tiga orang saksi, Arief menyampaikan, keterangan saksi tidak menjadi pertimbangan utama putusan Majelis Hakim MK

"Kalau di perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) masalah saksi itu enggak begitu menduduki posisi penting. Posisi penting di dalam perkara PHPU adalah bukti tertulis," kata Arief dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Arief mengatakan, dalam perkara pilpres, pihak pemohon, termohon, dan terkait boleh menghadirkan saksi maksimal 15 orang karena perkaranya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, pada pemeriksaan perkara Pilpres 2019, bukti yang dihadirkan pun lebih banyak dokumen tulisan ketimbang keterangan saksi.

"Makanya Pak Bambang Widjojanto (Kuasa Hukum Prabowo-Sandi) untuk beradu bukti formal dengan termohon Pak Ali Nurdin (Kuasa Hukum KPU) dan pihak terkaitnya Prof Yusril (Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf) yang diadu itu bukti-bukti tertulis, surat, tulisan," ujar Arief.

Ia lantas bercerita, sejak perkara pilpres hingga saat ini, ruang kerjanya dipenuhi oleh berkas-berkas tulisan sehingga serupa gudang.

Baca juga: Takut Masuk Neraka dan Penjara, Saksi Ini Mengaku Akan Berkata Jujur di Sidang MK

 

Arief juga menyebut berkas itu membawa virus yang menyebabkan dirinya dan hakim lain terserang flu.

"Kantor MK itu sekarang kantor kita masing-masing kayak gudang isinya berkas-berkas, tapi berkasnya kotor, mengandung virus. Kita semuanya pada kena flu sekarang. Ya moga-moga cepat sembuh, kalau mati yaudah innalilahi," kata Arief sambil tertawa.

"Betul, kantor-kantor kita itu sekarang kayak gudang, enggak karu-karuan itu," ucap dia. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X