Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kompas.com - 23/07/2019, 21:06 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan RS Yarsi Biro Pers Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan RS Yarsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas lubang bekas tambang yang sempat menjadi polemik lantaran banyak memakan korban.

Rapat tersebut digelar di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Kalla mengatakan, banyak lahan bekas tambang yang tidak direklamasi sehingga banyak warga yang meninggal dunia lantaran terperosok ke dalam lubang-lubang tersebut.

Baca juga: Megawati-Prabowo Bertemu, Jusuf Kalla Sebut dalam Rangka Rekonsiliasi

Selain itu, hutan bekas tambang yang tak kembali ditanami menimbulkan banjir besar yang juga merugikan masyarakat.

"Akibatnya seperti yang saya katakan tadi, banjir kemarin saja yang paling banyak korbannya di Konawe (Sulawesi Tenggara) dan Samarinda (Kalimantan Timur). Semua daerah tambang akibat hutan dibabat. Kemudian tanah diambil, akhirnya begitu datang hujan keras banjir itu," ujar Kalla usai rapat.

"Apa manfaat yang diperoleh dari tambang itu jauh lebih besar kerusakannya, korban rakyat daripada apa yang diperoleh. Begitu kan apa yang terjadi rakyat kecil kena, penambang yang ambil manfaat. Jadi harus ada sanksi karena merusak lingkungan," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karenanya, dalam rapat tersebut, Wapres menekankan pentingnya penegakan hukum kepada perusahaan tambang yang tidak mereklamasi lahan bekas pertambangan.

Kalla mengatakan, peraturan perundang-undangan secara tegas mengharuskan perusahaan mereklamasi lahan bekas tambang.

Baca juga: Wapres Kalla: Tanpa Nasdem, Pemerintah Akan Pincang

Menurut dia, kebanyakan perusahaan yang tak mereklamasi lahan bekas tambang ialah perusahaan kecil.

Perusahaan-perusahaan besar, kata Kalla, justru lebih patuh untuk mereklamasi lahan bekas tambang.

"Ini kadang-kadang ditinggalkan begitu saja, apa lagi yang tidak ada izinnya. Perusahaan-perusahaan (besar) justru lebih disiplin tapi tambang-tambang yg dikeluarkan izinnya oleh bupati ini yang paling banyak tidak terjadi," ucap Kalla.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.