Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kompas.com - 23/07/2019, 21:06 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan RS Yarsi Biro Pers Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan RS Yarsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas lubang bekas tambang yang sempat menjadi polemik lantaran banyak memakan korban.

Rapat tersebut digelar di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Kalla mengatakan, banyak lahan bekas tambang yang tidak direklamasi sehingga banyak warga yang meninggal dunia lantaran terperosok ke dalam lubang-lubang tersebut.

Baca juga: Megawati-Prabowo Bertemu, Jusuf Kalla Sebut dalam Rangka Rekonsiliasi

Selain itu, hutan bekas tambang yang tak kembali ditanami menimbulkan banjir besar yang juga merugikan masyarakat.

"Akibatnya seperti yang saya katakan tadi, banjir kemarin saja yang paling banyak korbannya di Konawe (Sulawesi Tenggara) dan Samarinda (Kalimantan Timur). Semua daerah tambang akibat hutan dibabat. Kemudian tanah diambil, akhirnya begitu datang hujan keras banjir itu," ujar Kalla usai rapat.

"Apa manfaat yang diperoleh dari tambang itu jauh lebih besar kerusakannya, korban rakyat daripada apa yang diperoleh. Begitu kan apa yang terjadi rakyat kecil kena, penambang yang ambil manfaat. Jadi harus ada sanksi karena merusak lingkungan," ucap dia.

Karenanya, dalam rapat tersebut, Wapres menekankan pentingnya penegakan hukum kepada perusahaan tambang yang tidak mereklamasi lahan bekas pertambangan.

Kalla mengatakan, peraturan perundang-undangan secara tegas mengharuskan perusahaan mereklamasi lahan bekas tambang.

Baca juga: Wapres Kalla: Tanpa Nasdem, Pemerintah Akan Pincang

Menurut dia, kebanyakan perusahaan yang tak mereklamasi lahan bekas tambang ialah perusahaan kecil.

Perusahaan-perusahaan besar, kata Kalla, justru lebih patuh untuk mereklamasi lahan bekas tambang.

"Ini kadang-kadang ditinggalkan begitu saja, apa lagi yang tidak ada izinnya. Perusahaan-perusahaan (besar) justru lebih disiplin tapi tambang-tambang yg dikeluarkan izinnya oleh bupati ini yang paling banyak tidak terjadi," ucap Kalla.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X